Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak

Penyerahan barang lelang
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah: penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; Yang dimaksud dengan “Perjanjian” meliputi : jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); penyerahan BKP...

Sunset Policy 2015

Tahun pembinaan
Bagaimana pokok-pokok ketentuan PMK yang disebut sebagai dasar hukum sunset policy jilid 2 ini? Berikut penjelasannya.. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan...

Apakah Jasa Catering dikenakan PPN?

catering
Apa yang dimaksud dengan jasa catering menurut UU Perpajakan? Jasa catering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan baik yang disajikan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya (Pasal 1 ayat (2) PMK-18/PMK.10/2015). Jasa boga atau katering merupakan...

Lapor SPT Tahunan bagi Pensiunan PNS, TNI/Polri

TASPEN
Punya ayah ibu atau saudara yang sudah pensiun dari PNS maupun TNI/Polri? Jangan lupa ingatkan meraka untuk tetap menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Untuk tahun Pajak 2014 ini jatuh tempo pelaporannya adalah 31 Maret 2015. Lalu bagaimana caranya melaporkan SPT tersebut karena gaji yang diterima pensiunan sudah nett alias sudah dipotong pajak? Cukup mudah sebenarnya cara pengisian SPT Tahunan...

Pembukuan

PPh pasal 25
Dalam administrasi perpajakan, pembukuan menjadi step yang sangat penting dan harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Apa yang dimaksud dengan pembukuan itu? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup...

Pencatatan

undang undang pajak
Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk DHBL (Daftar, Hitung, Bayar, dan Lapor) Pajak. Khususnya pelaporan, Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan administrasi yang baik terkait aktivitas bisnisnya. Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, setiap WP wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan aktivitas usahanya. SIAPA YANG WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun...

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21

Sesuai dengan PER-14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Atau Pasal 26, Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami perubahan. Berikut ini slide panduan dan contoh untuk pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 [sociallocker] Pengisian SPT Masa PPh 21 [/sociallocker] Incoming...

Formulir Permohonan Wajib Pajak

Formulir sangat penting artinya dalam sistem perpajakan di Indonesia karena hampir semua permohonan Wajib Pajak harus disampaikan dengan format tertentu. Dari mana formulir tersebut didapatkan? Bisa di dapatkan di KPP terdekat, namun ada beberapa orang yang malas mengambilnya. Belum lagi kalau persyaratannya kurang, pasti males bolak balik kan… Di bawah ini, kalian dapat mendownload beberapa...

Bukan Objek PPN

scene-97966_1280
Berikut ini adalah list barang dan jasa yang tidak dikenai PPN beserta rinciannya. Karena objek PPN menganut “negative list” maka selain yang disebutkan di sini, maka pada dasarnya penyerahan semua barang dan jasa terutang PPN. Namun perlu di ingat, syarat penyerahan yang terutang PPN, lihat di sini! BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN A. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil...

Syarat Penyerahan Barang Terutang PPN

syarat barang kena ppn
SYARAT PENYERAHAN BARANG TERUTANG PPN  Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. Dengan demikian, jika ada pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP namun tidak melaporkan usahanya maka dapat...
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.