Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN
Apa saja yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai itu?Secara umum, dapat dikategorikan ada dua objek PPN, yaitu : 1. Objek PPN Umum Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh...

Tanggung Jawab Renteng dalam PPN

tanggung renteng PPN
Sebagai pajak dengan karakteristik pajak tidak langsung, menimbulkan konsekuensi bahwa pemikul beban PPN (pembeli) berbeda dengan pihak yang membayar PPN (penjual). Oleh karena itu, banyak sekali penyelewengan atau tax avoidance terkait PPN ini. Lalu jika terjadi hal demikian siapa yang harus ditagih, penjual atau pembeli? Pada dasarnya yang bertanggung jawab jika ada PPN yang belum disetor ke kas...

Mekanisme Pemungutan PPN oleh Pemungut

Pemungutan PPN
Bagaimana sebagaimana mekanisme pemungutan PPN itu? Simak penjelasan berikut:  Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut sendiri oleh PKP Penjual. Dengan demikian,  pembeli BKP/JKP tersebut wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%). Mekanisme pemungutan PPN seperti ini PPN-nya harus dipungut sendiri. Dalam hal harga jual...

Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

norma penghasilan neto
Penundaan atau angsuran pembayaran Pajak di atur dalam UU KUP Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi: Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan....

Jangka Waktu Pelunasan STP dan Surat Keputusan atau Ketetapan Pajak

undang undang pajak
Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan, maka sanksi tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen seperti STP (Surat Tagihan Pajak) atau SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan dokumen lainnya. Kapan batas waktu pembayaran denda atau sanksi perpajakan? Jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,...

Sanksi Terlambat Bayar Pajak

dasar hukum pajak
Sanksi atas telat bayar pajak pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu atas telat bayar atas SPT Masa misalnya sanksi atas telat bayar PPh Pasal 21 atau telat bayar PPN dan atas SPT Tahunan. Sanksi atas telat bayar  SPT Masa Pembayaran atau penyetoran pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per...

Tata Cara dan Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

tax-time1
Pembayaran Pajak pada dasarnya menggunakan media berupa dokumen yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata...

Sanksi terlambat lapor pajak

telat lapor pajak
Ketentuan sanksi terkait keterlambatan penyampaian SPT di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP No 28 Tahun 2007 sebagai berikut: Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT tidak dilakukan terhadap: (pasal 7 ayat (2) UU KUP No 28 Tahun 2007) [ordered_list style="lower-alpha"] Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia: Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak...

Batas Waktu Pelaporan SPT

batas waktu pelaporan pajak
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN,  DAN PELAPORAN PAJAK 1. Untuk SPT Tahunan PPh WP OP Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak  (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 tahun 2007) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (pasal 1 angka 8 UU KUP No. 28 TAHUN...

Perubahan Data Wajib Pajak Online

pindah alamat pajak
Apa yang dimaksud perubahan data Wajib Pajak? Perubahan data terjadi dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data WP dan/atau PKP menurut keadaan yang sebenarnya. (Pasal 28 ayat (1) PER-20/PJ/2013) Perubahan data berbeda lho dengan pindah alamat Wajib Pajak karena dalam perubahan data, WP tidak perlu diberikan NPWP baru dan/atau pengukuhan PKP baru. Apa yang termasuk...
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.