Batasan Peredaran Usaha (Omzet) Wajib PKP

YANG WAJIB MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

Peraturan pajak setiap saat bisa berubah, termasuk batasan omzet PKP. Mulai tahun 2014 ini, DJP merubah batasan omset wajib PKP menjadi Rp 4,8 Milyar sebagaimana tertuang dalam (pasal 4 PMK-197/PMK.03/2013). Dengan demikian semua badan usaha atau orang pribadi yang memiliki peredara usaha di bawah Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun dinamakan pengusaha kecil.

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud,  dan/atau ekspor JKP)  , kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal Pasal 3A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009)

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud peredaran usaha menurut pajak? Berdasarkan pasal 1 ayat (2) PMK-197/PMK.03/2013 disebutkan bahwa Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah  jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Selanjutnya, kapan suatu pengusaha wajib mendaftar PKP? Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai  PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 Milyar.  (pasal 4 ayat (2) PMK-197/PMK.03/2013).

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4,8 Milyar, PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP (pasal 7 PMK-197/PMK.03/2013).

YANG DAPAT MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

Meskipun peredaran usahanya di bawah RP 4,8 Milyar, Pengusaha kecil dibolehkan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Selain itu, di jelaskan juga bahwa Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h  UU PPN (yaitu pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud,  dan/atau ekspor JKP) juga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 ayat (2) PP 1 Tahun 2012)

SANKSI JIKA TIDAK MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

Apabila pengusaha yang penghasilan brutonya telah melebihi Rp 4,8 Milyar tetapi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Sanksi jika tidak daftar PKP bagi yang telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 Milyar (jika terbit SKP maka yang ditagih pokok PPN-nya sebesar 10% dari omset termasuk bunganya sebesar 2% tiap bulan).

YANG TIDAK WAJIB DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

  • Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah omset bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar (pengusaha kecil) tetapi pengusaha kecil ini dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
  • Pengusaha yang semata-mata melakukan Penyerahan Barang Tidak kena Pajak (Non-BKP) dan/atau Jasa Tidak Kena Pajak (Non-JKP) walaupun jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sudah melebihi Rp 4,8 Milyar

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Kewajiban Perpajakan PKP adalah memungut (dengan menerbitkan Faktur Pajak), menyetor (dengan menggunakan SSP ke bank/kantor pos), dan melaporkan PPN (dengan formulir SPT Masa PPN) atau Pajak PPNBM yang terutang atas penjualan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

 

Incoming search terms:

peredaran usahaperedaran usaha adalahperedaran bruto pengusaha kecilmengapa peredaran bruto tidak terkena ppnmengapa kita harus memilih jenis perusahaan dalam hubungannya dengan peredaran usahamaksud dari peredaran bruto pkp tidak melebihi bataswajib pajak boleh memilih menggunakan predaran bruto jika omset penjualanbatasan peredaran bruto pengusaha kecilhubumgan ppn dengan peredaran usahabatasan penghasilan PKPperhitungan pkp yang di bawah 4 8 mpengertian batas omsetpengusaha kecil bila dengan suatu bulan dalan tahun buku jumlah peredaran bruto melebihi batas pengusaha tersebut wajib melapor usahanya untuk dikeluarkan sebagai pkp paling lambatpengusaha kecil yang mempunyai peredaran brutopengusaha omset lebih 5 milyar pertahun tidak ada npwp perusahanperedaran bruto untuk pengusahawajib pajak boleh memilih menggunakan peredaran bruto jika omzet penjualannyapengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan pergerakan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp600000000 disebutpengusaha yang selama satu tahun memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600 juta disebutUU KUP apabila omset cabang PKP cabang omset melebihi 4 8 Mtetangga anda termasuk pengusaha kecil karena peredaran barang kena pajaknya dalam satu tahun tidak lebih darisyarat permintan pkp meski omzet dibawah 4 8rumus peredaran bruto 4 8-50 mpredaran usahpelaku usaha yg tdk termasuk pengusaha yg otomatis pkp disebutpajak penghasilan diatas 4 8 miliar itu per orang atau per npwp hrs pkpomzet pkp dari total penghasilan atau hanya dari bkpbatas pkp 2013batas ppn dari peredaran brutoapakah sudah 4 8 m pajak nya bisa di kecil kanberapa minimal penghasilan suatu wirausahawan dapat dikenakan pajakberapakan ppn dalam satu tahun untuk pengusaha kecilbisakah mengajukan pkp dengan omzet usaha per tahun tidak mencapai 600 jutadenda jika penghasilan melebihi jumlah yang telah di tentukan per tahundi lakukan pembukuan jika omzet paling sedikit dalam setahun mencapaikapan wajib pajak harus pembukuan di tahun penghasilannya sudah 4 8 m atau tahun selanjutnyamaksimal omzet cvmaxsimal omset cvmengapa harus memilah jenis perusahaan dalam peredaran usahaMengapa kita harus memilah jenis perusahaan dalam hubungannya dengan peredaran usahaomset 5 milyar bayar pajak berapaomset di atas 4 8 miliar apakah harus pkpomzet lebih dari 4 8 miliaromzet minimal umkm untuk jadi pkpbatas peredaran bruto pengusaha kecil

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.