Batasan Peredaran Usaha (Omzet) Wajib PKP

YANG WAJIB MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

Peraturan pajak setiap saat bisa berubah, termasuk batasan omzet PKP. Mulai tahun 2014 ini, DJP merubah batasan omset wajib PKP menjadi Rp 4,8 Milyar sebagaimana tertuang dalam (pasal 4 PMK-197/PMK.03/2013). Dengan demikian semua badan usaha atau orang pribadi yang memiliki peredara usaha di bawah Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun dinamakan pengusaha kecil.

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud,  dan/atau ekspor JKP)  , kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal Pasal 3A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009)

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud peredaran usaha menurut pajak? Berdasarkan pasal 1 ayat (2) PMK-197/PMK.03/2013 disebutkan bahwa Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah  jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Selanjutnya, kapan suatu pengusaha wajib mendaftar PKP? Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai  PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 Milyar.  (pasal 4 ayat (2) PMK-197/PMK.03/2013).

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4,8 Milyar, PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP (pasal 7 PMK-197/PMK.03/2013).

YANG DAPAT MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

Meskipun peredaran usahanya di bawah RP 4,8 Milyar, Pengusaha kecil dibolehkan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Selain itu, di jelaskan juga bahwa Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h  UU PPN (yaitu pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud,  dan/atau ekspor JKP) juga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 ayat (2) PP 1 Tahun 2012)

SANKSI JIKA TIDAK MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

Apabila pengusaha yang penghasilan brutonya telah melebihi Rp 4,8 Milyar tetapi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Sanksi jika tidak daftar PKP bagi yang telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 Milyar (jika terbit SKP maka yang ditagih pokok PPN-nya sebesar 10% dari omset termasuk bunganya sebesar 2% tiap bulan).

YANG TIDAK WAJIB DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

  • Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah omset bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar (pengusaha kecil) tetapi pengusaha kecil ini dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
  • Pengusaha yang semata-mata melakukan Penyerahan Barang Tidak kena Pajak (Non-BKP) dan/atau Jasa Tidak Kena Pajak (Non-JKP) walaupun jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sudah melebihi Rp 4,8 Milyar

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Kewajiban Perpajakan PKP adalah memungut (dengan menerbitkan Faktur Pajak), menyetor (dengan menggunakan SSP ke bank/kantor pos), dan melaporkan PPN (dengan formulir SPT Masa PPN) atau Pajak PPNBM yang terutang atas penjualan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

 

Incoming search terms:

peredaran usahaperedaran usaha adalahperedaran bruto pengusaha kecilmengapa kita harus memilah jenis perusahaan dalam hubungannya dengan peredaran usahamengapa harus memilih jenis usaha dalam hubungannya dengan peredaran usahamengapa kita harus memilih jenis perusahaan dalam hubungannya dengan peredaran usahabatasan penghasilan PKPpermenkeu tentang batas minimal peredaran bruto orang pribadiomzet di atas 4 8 milyar non pkpmengapa peredaran bruto tidak terkena ppnomzet diatas 4 m wajib pkpalasan harus memilah jenis perusahaan dalam hubungannya dengan peredaran usahapengusaha kecil nilai peredaran brutopengusaha kecil bila dengan suatu bulan dalan tahun buku jumlah peredaran bruto melebihi batas pengusaha tersebut wajib melapor usahanya untuk dikeluarkan sebagai pkp paling lambatpenghasilan melebihi batas pkp dalam 2 tahunpengertian peredaran usahapengertian omset 4 8 miliar pkp apakah per transaksipengahasilan perusahaan PKP pertahun minal berapapajak untuk ud yg ber omset lebih dari 10 m pertahunpajak properti per tahun omzet diatas 5 mpengusaha kecil yang mempunyai peredaran brutopengusaha yang peredarannya kurang dari 4 8 milyarpengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan pergerakan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp600000000 disebuttetangga anda termasuk pengusaha kecil karena peredaran barang kena pajaknya dalam satu tahun tidak lebih daritelah lebih dari 4 8m belum pkp ppn ditagih dengan stpsanksi kepada WP yang omset 4 5pt a menyembunyikan penjualan sebesar 10 milyar dari omset 70 milyar pemeriksaan pajakpph omzet di atas 4mpph badan untuk omzet kurang 4 8 miliarperhitungan pkp yang di bawah 4 8 mPerhitungan omset penjualan untuk dikenakan pkpperedaran usaha lebih dari 4 8 miliar pertahunperedaran pkpperedaran bruto untuk pengusahaperedaran bruto kurang dari 4 8 miliar apakah boleh jadi pkppengusaha yang selama satu tahun memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600 juta disebutwajib pajak boleh memilih menggunakan peredaran bruto jika omzet penjualannyaOmset dibawah 4 8 milyar bagi yg tidak punya npwpjenis perusahaan dalam hubungan nya dengan peredaran usahadi lakukan pembukuan jika omzet paling sedikit dalam setahun mencapaicara mengubah umkm menjadi pkpberapa wajib pajak badan jika omset 4 m dan pkp 2 mberapa minimal penghasilan suatu wirausahawan dapat dikenakan pajakbelum pkp jual barang lebih dari 4 8 miliarbatasan omset cvbatas pkp 2013batas peredaran bruto pengusaha kecilbatas peredaran bruto dalam 1 tahunbatas bruto pengenaan pkpbagaimana omset perusahaan pribadi lebih dari 4 8 miliarapakah omzet 4 8 m berubah tiap tahun?jika peredaran kurang dari 4 8 m boleh mendaftar kan diri menjadi pkpkapan harus pkpomset diatas 4 8 miliar tidak pkpomset 5 milyar bayar pajak berapaomset 2 mmengapa kita harus memilih jenis perusahaan dlm hbungannya dngn peredaran usahamengapa kita harus memilih jenis perusahaan dalam hubungannya dengan peredaran usaha?mengapa kita harus memilih jenis perusahaan dalam hubungan nya dengan peredaran usahamengapa kita harus memikah jenis perusahaan dalam hubungannya dengan peredaran usahamengaoa kita lebih memilih jenis perusahan dalam peredaran usahamaxsimal omset cvmaksimal omzet cvkewajiban wajib pajak non pkpkewajiban perpajakan untuk pengusaha yang peredaran brutonya kurang dari 4 8 milyarkewajiban dikukuhkan PKP yang melebihi predaran brutoagen rokok omset 150 milyar wajib pkp

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.