12

Telat Bayar SKPKB Kena Bunga Penagihan Pajak

Apa yang di maksud dengan bunga penagihan pajak itu? Banyak Wajib Pajak tidak mengetahui hal ini. Simak berikut ketentuan terbaru terkait bunga penagihan pajak.

BUNGA PENAGIHAN PAJAK

Apabila SKPKB atau SKPKBT, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga penagihan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007)

Ketentuan terkait Saat jatuh tempo pelunasan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak KLIK DISINI

Contoh pengenaan sanksi administrasi berupa bunga penagihan pajak : (Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007)

Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar  Rp 10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2018, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2018. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2018 Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2018 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Jumlah
Pajak yang masih harus dibayar Rp 10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp  6.000.000,00
Kurang dibayar Rp  4.000.000,00

Bunga 1 bulan (karena di tanggal 1 Desember diterbitkan STP = 1 x 2% x Rp4.000.000,00 = Rp  80.000,00

 

Dalam hal Wajib Pajak  membayar 10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2018 dan pada tanggal 5 Desember 2018 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:

Uraian Jumlah
Pajak yang masih harus dibayar Rp    10.000.000,00
Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan Rp    10.000.000,00
Kurang dibayar Rp                       0,00

Bunga 1 bulan (karena membayar SKPKB setelah jatuh tempo = 1 x 2% x Rp 10.000.000,00 = Rp  200.000,00

 

MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK, APA KENA SANKSI?

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007)

Contoh pengenaan sanksi administrasi berupa bunga penagihan dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yaitu : (Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007)

Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp 1.120.000.00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2019. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1                   : 2% x Rp 1.120.000 = Rp 22.400
angsuran ke-2                   : 2% x Rp 896.000 = Rp 17.920
angsuran ke-3                   : 2% x Rp 672.000 = Rp 13.440
angsuran ke-4                   : 2% x Rp 448.000 = Rp 8.960
angsuran ke-5                   : 2% x Rp 224.000 = Rp 4.480

Jika Wajib Pajak memilih untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan telah mendapat ijin dari KPP. Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran SKPKB tersebut sebesar 5 x 2% x Rp 1.120.000,00= 112.000,00.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!