7
152

3 Langkah Gimana Sih Cara Mendapatkan EFIN Pajak




Simak penjelasan berikut untuk mengetahui cara mendapatkan EFIN untuk mengakses situs DJP Online. Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

Permohonan EFIN Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan EFIN berikut ini -> Formulir Permohonan EFIN

CARA MENDAPATKAN EFIN PAJAK

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, cara mendapatkan EFIN pajak adalah dengan melampirkan syarat permohonan aktivasi EFIN sebagai berikut: (Pasal 4 PER-06/PJ/2019)

  1. permohonan  aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
  2. Wajib Pajak  mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
  3. Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
    • Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia; atau
    • Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; dan
    • kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
  4. menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer) yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan  hak dan kewajiban perpajakan.

Bagi Wajib Pajak Badan, cara mendapatkan EFIN pajak WP Badan adalah dengan melampirkan syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN sebagai berikut: (Pasal 4 PER-06/PJ/2019)



  1. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian Wajib Pajak Badan;
  2. pengurus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor seluruh dengan kewenangannya;
  3. permohonan aktivasi EFIN disampaikan dengan  menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
    • surat keterangan dari pimpinan tertinggi Wajib Pajak Badan, dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN tidak tercantum dalam akta pendirian atau dokurnen pendirian Wajib Pajak Badan, namun pengurus dimaksud memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalam Wajib Pajak Badan
    • identitas diri berupa:
      • KTP, dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Indonesia; atau
      • Paspor, dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing;
      • KTP kuasa Wajib Pajak, dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus;
    • Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus:
      • dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Indonesia; atau
      • dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    • dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing dan tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak, pengurus tidak perlu menyampaikan Kartu NPWP dan SKT;
    • kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak Badan; dan
    • surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dan menerima EFIN, dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus.
  4. menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak Badan merupakan kantor cabang, maka syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut: (Pasal 4 PER-06/PJ/2019)

  1. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN ke KPP/ KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
  2. pimpinan kantor cabang menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
    • surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
    • surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
    • identitas diri berupa:
      • KTP, dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Indonesia; atau
      • Paspor, dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing;
      • KTP kuasa Wajib Pajak, dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus;
    • kartu NPWP atau SKT atas nama pimpinan kantor cabang sebagai pengurus;
    • kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang; dan
    • surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dan menerima EFIN, dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus;
  3. menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak Badan, seluruh pengurusnya tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

  1. permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan oleh kuasa khusus Wajib Pajak yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang mengatur tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa;
  2. kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi secara langsung ke KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
  3. Permohonan aktivasi EFIN disampaikan dengan:
    • menyerahkan fotokopi paspor atas nama pengurus;
    • menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
      • surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
      • KTP dan Kartu NPWP atau SKT atas nama kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk;
      • Kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak Badan;
    • menyampaikan surat kuasa khusus, dalam hal permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh kuasa khusus.
  4. menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

REFERENSI ATURAN

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 (berlaku 27 Maret 2019) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online




Leave a Reply

error: Content is protected !!
×

 

FOLLOW US!

Feel free untuk bertanya apapun tentang Pajak

 

Follow us