11

Cara Pelaporan Pajak (aturan baru per 23 Januari 2018)

Seperti kita ketahui, bahwa jenis SPT ada dua, yaitu dokumen elektronik dan formulir kertas (hardcopy). Cara pelaporan kedua bentuk dokumen tersebut adalah melalui: (Pasal 8 PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

  • secara langsung;
  • melalui pos dengan bukti pengiriman surat
  • dengan cara lain

    Cara lain bisa dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pasal 3A PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pasal 3A PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

  1. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
  2. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.

Pelaporan SPT Masa PPN (Pasal 3A PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

  1. SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.
  2. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik.
  3. Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Selain SPT Masa tersebut, SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
  2. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

Pelaporan SPT Tahunan (Pasal 3A ayat (7) PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik
  2. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik
  3. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik
  4. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik
  5. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
  6. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau
  7. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

Ketentuan Umum Lainnya (Pasal 3A ayat (8), (10), (11) PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

  1. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
  2. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, namun Wajib Pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).

    Terhadap Wajib Pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT

  3. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).

Wajib Pajak Tidak Wajib Lapor SPT jika KLIK DISINI

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.