Sunset Policy 2015

Tahun pembinaan
Bagaimana pokok-pokok ketentuan PMK yang disebut sebagai dasar hukum sunset policy jilid 2 ini? Berikut penjelasannya.. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan...

Pembukuan

PPh pasal 25
Dalam administrasi perpajakan, pembukuan menjadi step yang sangat penting dan harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Apa yang dimaksud dengan pembukuan itu? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup...

Pencatatan

undang undang pajak
Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk DHBL (Daftar, Hitung, Bayar, dan Lapor) Pajak. Khususnya pelaporan, Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan administrasi yang baik terkait aktivitas bisnisnya. Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, setiap WP wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan aktivitas usahanya. SIAPA YANG WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun...

Formulir Permohonan Wajib Pajak

Formulir sangat penting artinya dalam sistem perpajakan di Indonesia karena hampir semua permohonan Wajib Pajak harus disampaikan dengan format tertentu. Dari mana formulir tersebut didapatkan? Bisa di dapatkan di KPP terdekat, namun ada beberapa orang yang malas mengambilnya. Belum lagi kalau persyaratannya kurang, pasti males bolak balik kan… Di bawah ini, kalian dapat mendownload beberapa...

Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

norma penghasilan neto
Penundaan atau angsuran pembayaran Pajak di atur dalam UU KUP Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi: Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan....

Jangka Waktu Pelunasan STP dan Surat Keputusan atau Ketetapan Pajak

undang undang pajak
Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan, maka sanksi tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen seperti STP (Surat Tagihan Pajak) atau SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan dokumen lainnya. Kapan batas waktu pembayaran denda atau sanksi perpajakan? Jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,...

Sanksi Terlambat Bayar Pajak

dasar hukum pajak
Sanksi atas telat bayar pajak pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu atas telat bayar atas SPT Masa misalnya sanksi atas telat bayar PPh Pasal 21 atau telat bayar PPN dan atas SPT Tahunan. Sanksi atas telat bayar  SPT Masa Pembayaran atau penyetoran pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per...

Tata Cara dan Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

tax-time1
Pembayaran Pajak pada dasarnya menggunakan media berupa dokumen yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata...

Sanksi terlambat lapor pajak

telat lapor pajak
Ketentuan sanksi terkait keterlambatan penyampaian SPT di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP No 28 Tahun 2007 sebagai berikut: Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT tidak dilakukan terhadap: (pasal 7 ayat (2) UU KUP No 28 Tahun 2007) [ordered_list style="lower-alpha"] Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia: Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak...

Batas Waktu Pelaporan SPT

batas waktu pelaporan pajak
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN,  DAN PELAPORAN PAJAK 1. Untuk SPT Tahunan PPh WP OP Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak  (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 tahun 2007) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (pasal 1 angka 8 UU KUP No. 28 TAHUN...
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.