Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:
penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
Yang dimaksud dengan “Perjanjian” meliputi :
jual beli,
tukar menukar,
jual beli dengan angsuran, atau
perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
penyerahan BKP...
Apakah Jasa Catering dikenakan PPN?
Apa yang dimaksud dengan jasa catering menurut UU Perpajakan? Jasa catering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan baik yang disajikan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya (Pasal 1 ayat (2) PMK-18/PMK.10/2015).
Jasa boga atau katering merupakan...
Bukan Objek PPN
Berikut ini adalah list barang dan jasa yang tidak dikenai PPN beserta rinciannya. Karena objek PPN menganut “negative list” maka selain yang disebutkan di sini, maka pada dasarnya penyerahan semua barang dan jasa terutang PPN. Namun perlu di ingat, syarat penyerahan yang terutang PPN, lihat di sini!
BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN
A. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil...
Syarat Penyerahan Barang Terutang PPN
SYARAT PENYERAHAN BARANG TERUTANG PPN
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. Dengan demikian, jika ada pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP namun tidak melaporkan usahanya maka dapat...
Objek Pajak Pertambahan Nilai
Apa saja yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai itu?Secara umum, dapat dikategorikan ada dua objek PPN, yaitu :
1. Objek PPN Umum
Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
impor Barang Kena Pajak;
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh...
Tanggung Jawab Renteng dalam PPN
Sebagai pajak dengan karakteristik pajak tidak langsung, menimbulkan konsekuensi bahwa pemikul beban PPN (pembeli) berbeda dengan pihak yang membayar PPN (penjual). Oleh karena itu, banyak sekali penyelewengan atau tax avoidance terkait PPN ini. Lalu jika terjadi hal demikian siapa yang harus ditagih, penjual atau pembeli?
Pada dasarnya yang bertanggung jawab jika ada PPN yang belum disetor ke kas...
Mekanisme Pemungutan PPN oleh Pemungut
Bagaimana sebagaimana mekanisme pemungutan PPN itu? Simak penjelasan berikut:
Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut sendiri oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP tersebut wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%). Mekanisme pemungutan PPN seperti ini PPN-nya harus dipungut sendiri.
Dalam hal harga jual...
Batasan Peredaran Usaha (Omzet) Wajib PKP
YANG WAJIB MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
Peraturan pajak setiap saat bisa berubah, termasuk batasan omzet PKP. Mulai tahun 2014 ini, DJP merubah batasan omset wajib PKP menjadi Rp 4,8 Milyar sebagaimana tertuang dalam (pasal 4 PMK-197/PMK.03/2013). Dengan demikian semua badan usaha atau orang pribadi yang memiliki peredara usaha di bawah Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun dinamakan pengusaha...
Subjek Pajak Pertambahan Nilai
DASAR HUKUM
[ordered_list style="upper-alpha"]
Pasal 1, Pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM (berlaku sejak 1 April 2010)
PP 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM stdtd UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (berlaku...
Pencabutan Pengukuhan PKP
Telah disebutkan dalam artiket sebelumnya bahwa status PKP itu tidak melekat pada setiap Wajib Pajak. Status PKP didapatkan dengan cara mengajukan diri untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di mana hanya Wajib Pajak dengan omzet lebih dari 4,8 Milyar saja yang wajib untuk dikukuhkan. Lalu, bagaimana jika pada suatu saat, Wajib Pajak yang sudah PKP, omzetnya turun di bawah 4,8 Milyar? Tentunya...