1
26

Dokumen Kelengkapan Permohonan NPWP

Wajib Pajak Pribadi

WP pribadi yang mengajukan permohonan NPWP secara elektronik atau tertulis harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

A. Untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen: (Pasal 6 huruf a PER-02/PJ/2018)

  1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau
  2. bagi Warga Negara Asing (WNA):
    • fotokopi paspor; dan
    • fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

B. Untuk Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri: (Pasal 6 huruf b PER-02/PJ/2018)

  1. bagi WNI:
    • fotokopi KTP; dan
    • dokumen berupa surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi onlineyang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online;
  2. bagi WNA:
    1. fotokopi paspor;
    2. fotokopi KITAS atau KITAP; dan
    3. dokumen berupa surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi onlineyang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.

C. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen: (Pasal 5 dan 6 PMK-147/PMK.03/2017, Pasal 6 huruf c PER-02/PJ/2018)

  1. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
  2. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri:
    • dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
    • dokumen berupa surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi onlineyang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online,
    • Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dengan: (Pasal 6 huruf d PER-02/PJ/2018)
      1. fotokopi KTP;
      2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami dalam hal suami merupakan WNI, atau fotokopi dokumen identitas perpajakan di luar negeri dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri;
      3. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya;
      4. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; dan
      5. dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ditambah dokumen berupa surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi onlineyang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online,

D. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dengan: (Pasal 6 huruf e PER-02/PJ/2018)

  1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi; dan
  2. dokumen berupa:
    • surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan; atau
    • keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi onlinemenyatakan bahwa Wajib Pajak yang merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.

Dalam hal nomor induk kependudukan Wajib Pajak Warga Negara Indonesia tervalidasi dengan basis data kependudukan, permohonan pendaftaran Wajib Pajak tidak perlu dilampiri: (Pasal 6 ayat 5 PMK-147/PMK.03/2017)

  • dokumen yang menunjukkan identitas diri
  • dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak

E. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi (Pasal 17 PMK-147/PMK.03/2017)

mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, dengan dilampiri:

  1. fotokopi dokumen yang menunjukkan identitas diri orang pribadi yang meninggalkan warisan;
  2. fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  3. dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Wajib Pajak Badan

Jika WP Badan mengajukan permohonan NPWP secara elektronik atau tertulis, harus melampiri dengan dokumen:

A. untuk Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (profit oriented): (Pasal 6 huruf f PER-02/PJ/2018)

  1. fotokopi:
    • akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
    • surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan:
    • bagi WNI, yaitu:
      • fotokopi KTP; dan
      • fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
    • bagi WNA, yaitu:
      • fotokopi paspor; dan
      • fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    • surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Surat pernyataan bermeterai menggunakan Lampiran A PER-02/PJ/2018

B. untuk Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented): (Pasal 6 huruf g PER-02/PJ/2018)

  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan:
    • fotokopi KTP, dalam hal pengurus adalah WNI; atau
    • fotokopi paspor pengurus, dalam hal pengurus adalah WNA;
  2. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan tersebut dilakukan. Surat pernyataan bermeterai menggunakan Lampiran B PER-02/PJ/2018

C. untuk Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (joint operation): (Pasal 6 huruf h PER-02/PJ/2018)

  1. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation):
    • bagi WNI, yaitu fotokopi KTP dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
    • bagi WNA, yaitu:
      • fotokopi paspor; dan
      • fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    • surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

D. untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan: (Pasal 6 huruf i PER-02/PJ/2018)

  1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; dan
  2. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Wajib Pajak Bendahara (Pasal 6 huruf j PER-02/PJ/2018)

WP bendahara yang mengajukan permohonan NPWP secara elektronik atau tertulis, harus melampirkan dokumen:

  1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai Bendahara; dan
  2. fotokopi KTP orang pribadi yang ditunjuk sebagai bendahara.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply