Frequently Ask Questions tentang SPT

1. Apa yang dimaksud dengan SPT itu?

Jawab:

Surat Pemberitahuan atau biasa di singkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. (pasal 1 angka 11 UU KUP)

2. Ada berapa jenis SPT?

Jawab:

Ada dua jenis SPT Pajak ,yaitu:

  • SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. (pasal 1 angka 12 UU KUP)
  • SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. (pasal 1 angka 13 UU KUP)

3. Kapan batas waktu penyampaian SPT?

Jawab:

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: (pasal 3 (3) UU KUP)

  • untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; pengecualian, untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
  • untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
  • untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

4. Apa sanksi keterlambatan pelaporan SPT?

Jawab:

Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar: (pasal 7 (1) UU KUP)

  • Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai,
  • Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya (Misal SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23),
  • Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan ,
  • Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

5. Apakah semua yang tidak lapor pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda?

Jawab:

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan tidak dilakukan terhadap: (pasal 7 (2) UU KUP)

  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  • Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  • Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  • Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  • Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Saya mau lapor SPT, dari mana saya dapatkan formulirnya?

Jawab:

Formulir dapat diperoleh dengan cara mengambil langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat maupun dengan cara download di www.pajak.go.id

Sobat dokterpajak, ada lagi yang ingin di tanyakan?silahkan berikan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini.

Incoming search terms:

jenis sptjenis jenis sptmacam macam SPTjenis-jenis SPTmacam sptmacam-macam sptjenis spt pajakjenis spt masaSPT MASA ADALAHpengertian Spt masajenis surat pemberitahuan pajakSpt masa dan spt tahunanjenis2 sptjenis jenis SPT masaapa itu sptjenis spt tahunanperbedaan spt masa dan spt tahunan2 jenis sptApa itu spt masapengertian spt masa dan spt tahunanmacam SPT tahunanjenis-jenis spt pajakjenis jenis spt tahunan pph wajib pajakbadanjenis jenis spt 5 sajaspt masa lainnya yaituspt menurut kriterianya

Share this post:

Related Posts

12 Comments

  1. Abdul muin says:

    Saya hendak lapor SPT tahunan PPh Op 2014.
    terdaftar di KPP tegal dan tinggal di daerah Cibitung Bekasi.
    Apakah harus dilapor ke KPP terdaftar ( Via Pos) ? atau bisa KPP terdekat ?
    dan dasar hukumnya ada dimana yah?

    trim’s
    Muin

  2. IDA NUR ARIFFIANTI says:

    perusahaan apakah harus lapor SPT masa dan tahunan atau boleh pilih salah satu?
    terimakasih :)

    • drpajak says:

      Ya harus dua-duanya mbak Ida…
      Misal ni WP badan, kewajiban masanya adl PPh 21, PPh 25/PPh 4(2), PPN (jika PKP)
      Sedangkan SP Tahunan juga wajib sekali setahun pelaporannya

  3. Naswir says:

    Yth Dokter Pajak.

    Menurut PP 46/2013, sekarang ini usaha yg tidak melakukan pencatatan (kecuali dokter dll) perhitungan PPh nya tidak pakai Norma. Misal omzet <Rp 4,8M perhitungan pajaknya 1% x omzet (kena PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013). Contoh penguasa profil (decorasi rumah dari kayu), biasanya perhitungan pajak norma, sekarang kena PPh Final (anggap omzet 4,7M): 1% x Rp 4.700.000.000 = Rp 47.000.000…

    Apa saya tidak salah? pengalaman saya selama ini bikin SPT Badan/PPN/PPh Ps 21/22/23/26, dll.

    Demikian surat saya, trms berat atas perhatiannya.

    Hormat saya,

    Naswir

  4. Wajib pajak yang bagainanakah yang dikecualikan melaporkan surat pemberitahuan?

  5. emelia says:

    Apa yg dimaksud dgn pph final 1% dr penghasilan bruto ? Dan mengapa itu bs terjadi (apa yg menjadi kriterianya) ?

  6. Nanang Wahyudi says:

    Kalau Misalnya, Tidak Lapor Selama 2 Periode atau 3 periode. sanksi apa yang akan diberikan dan denda senilai berapa, itu bagi yang selama ini statusnya nihil.terima kasih

  7. mualim says:

    SPT Tahunan untuk badan, apa saja yang harus dilaporkan? dan cara serta langkah-langkah nya bagaimana? Terima kasih.

Reply to drpajak Cancel Reply

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.