Jangka Waktu Pelunasan STP dan Surat Keputusan atau Ketetapan Pajak

Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan, maka sanksi tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen seperti STP (Surat Tagihan Pajak) atau SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan dokumen lainnya. Kapan batas waktu pembayaran denda atau sanksi perpajakan?

Jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007).

Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. (Pasal 48 ayat (3) PP 74 Tahun 2011)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu ini, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. (Pasal 48 ayat (5) PP 74 Tahun 2011)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 48 ayat (1) PP 74 Tahun 2011)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu ini, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. (Pasal 48 ayat (5) PP 74 Tahun 2011)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. (Pasal 48 ayat (2) PP 74 Tahun 2011)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu ini, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. (Pasal 48 ayat (5) PP 74 Tahun 2011)

Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 9 ayat (3a) UU Nomor 28 TAHUN 2007), kemudian di atur lebih lanjut pada PMK-187/PMK.03/2007.

Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. (Pasal 48 ayat (4) PP 74 Tahun 2011)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu ini, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. (Pasal 48 ayat (5) PP 74 Tahun 2011)

Wajib Pajak usaha kecil ini terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
[unordered_list style="tick"]

  • Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan
  • menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

[/unordered_list]

Wajib Pajak badan usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
[unordered_list style="tick"]

  • modal Wajib Pajak badan 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
  • menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).[/unordered_list]

Wajib Pajak di daerah tertentu adalah Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Incoming search terms:

pelunasan skpkbjangka waktu peluanasanjangka waktu SKPKBjelaskan kapankah skp itu dilunasibatas waktu penetapan pajak yang ditagihsueat tagihan pajak harus dilunasi dalam jangka waktusurat tagihan pajak surat ketetapan pajak kurang bayar harus dilunasi dalam jangka waktuskpkb pajak dilunasi paling lambatpelunasan terakhir sjpkbtanggal bayar skppelunasan pajak kurang bayar paling lama berapa bulankapan paling lambat pembayaran Surat ketetapan kurang bayar dilunasibatas pembayaran skpkbjangka waktu spkpkbjangka waktu pelunasan lebih bayarcara pelunasan skpkbberapakah denda jika dapat surat teguran pajakbatas waktu pelunasan stptanggal pelunasan pembayaran pajak

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.