15

Jangka Waktu Penagihan Pajak (Terbaru)

Berapa lama Jangka Waktu Penagihan Pajak yang diatur dalam undang-udang pajak yang berlaku sekarang adalah informasi yang wajib kita ketahui. Karena itu silahkan simak beberapa informasi penting tentang Penagihan pajak di bawah ini.

JANGKA WAKTU PELUNASAN STP, SKPKB, SKPKBT, DAN SURAT KEPUTUSAN ATAU KETETAPAN LAINNYA

  1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007)
    • Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding, pelunasan  atas  jumlah pajak yang belum dibayar dilakukan paling lama 1  (satu)  bulan  sejak  tanggal  penerbitan  Surat  Keputusan Keberatan. (Pasal 48 ayat (1) PP 74 Tahun 2011)
      • Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu ini, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. (Pasal 48 ayat (5) PP 74 Tahun 2011)
  2. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. (Pasal 48 ayat (2) PP 74 Tahun 2011)
    • Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu ini, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. (Pasal 48 ayat (5) PP 74 Tahun 2011)
  3. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. (Pasal 48 ayat (3) PP 74 Tahun 2011)
    • Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu ini, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. (Pasal 48 ayat (5) PP 74 Tahun 2011)
  4. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 9 ayat (3a) UU Nomor 28 TAHUN 2007 dan di atur lebih lanjut pada PMK-187/PMK.03/2007)

JANGKA WAKTU PENAGIHAN PAJAK

Informasi tentang Jangka Waktu Penagihan Pajak dan ketetapan lainnya bisa diketahui dengan membaca informasi berikut :

A. PENERBITAN SURAT TEGURAN PENAGIHAN PAJAK

    1. Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala KPP.
    2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk  mengangsur  atau  menunda pembayaran.
    3. Jangka waktu penerbitan Surat Teguran : (Pasal 48 PP 74 Tahun 2011)
      • Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau  seluruh  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
      • Jatuh tempo pengajuan keberatan adalah 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP kepada WP.
      • Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau  seluruh  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan banding.
      • Jatuh tempo pengajuan banding adalah 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima WP.
      • Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau  seluruh  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada  Wajib  Pajak  disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
      • Jatuh tempo pelunasan pajak berdasarkan putusan banding adalah 1 bulan sejak tanggal putusan banding diterbitkan)
      • Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar  dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak atas STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. (Pasal 9 ayat (4) PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)
      • Jatuh temponya adalah 1 bulan sejak surat ketetapan/keputusan tersebut diterbitkan
      • Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan. (Pasal 9 ayat (5) PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)
    1. Penyampaian Surat Teguran dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman (Pasal 11 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)

B. PENERBITAN SURAT PAKSA

  • Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari  sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat  dan  diberitahukan  secara langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. (Pasal 12 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)

C. PENERBITAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

  • Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (Pasal 24 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)

D. PENGUMUMAN LELANG

  • Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang. (Pasal 26 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)

E. PELAKSANAAN LELANG

  • Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara. (Pasal 28 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)

REFERENSI ATURAN JANGKA WAKTU PENAGIHAN PAJAK

Berikut ini adalah dasar hukum untuk Jangka Waktu Penagihan Pajak yang resmi beradasarkan undang undang yang berlaku :

  1. UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. UU Nomor 19 Tahun 1997 stdd UU Nomor 19 Tahun 2000 (berlaku sejak  1 Januari  2001) tentang Penagihan  Pajak  dengan surat paksa
  3. Pasal 48 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara  pelaksanaan  hak  dan  pemenuhan  kewajiban perpajakan
  4. PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010 (berlaku sejak 13 April 2010) tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus

Leave a Reply

error: Content is protected !!