11

Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK

Untuk SPT Tahunan PPh WP OP

  1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 tahun 2007)
  2. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (pasal 3 ayat (1) PMK 183/PMK.03 /2007)
  3. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. 28 tahun 2007)

Untuk SPT Tahunan PPh WP badan

  1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 tahun 2007)
  2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. 28 tahun 2007)

Untuk SPT Masa

  1. Batas waktu pelaporan SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 PMK 242/PMK.03/2014)
  2. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)
  3. Ketentuan terkait tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa adalah :
    1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (Pasal 9 PMK 242/PMK.03/2014),
    2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya,
    3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25 (Pasal 18 PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

  1. Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.
  2. Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh. 

      WP ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

    2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. 

      Wajib Pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25

  3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara on-line dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. (Pasal 10 ayat (3) PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT

Ketentuan terkait sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak adalah:

Untuk SPT Masa

Pembayaran atau penyetoran pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat (2a) UU Nomor 28 TAHUN 2007).

Untuk SPT Tahunan PPh

Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat (2b) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

REFERENSI ATURAN

  1. UU No 28 Tahun 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. PMK-242/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
  3. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-9/PMK.03/2018 (berlaku sejak 23 Januari 2018)

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.