Catat! Tidak Semua Jasa Kena Pajak Penghasilan Pasal 23/PPh Pasal 23




Tidak semua jasa merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 guys. Tidak. Sudah di atur di Undang-undangnya bahwa prinsip pemajakan atas penghasilan adalah berdasarkan positive list. Maksudnya adalah di dalam peraturan pajak disebutkan mana-mana objek penghasilan yang terutang PPh tertentu, jika tidak disebutkan sebagai objek ya nggak kena pajak, sesederhana itu.

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang mekanisme pelunasannya adalah dipotong oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini, penerima penghasilan berhak memperoleh bukti potong dan tidak wajib menyetor sendiri jika pemotong tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

PEMOTONG PPh PASAL 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

  1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 (Harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP) , yaitu : KEP-50/PJ./1994
    • Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
    • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

OBJEK PPh PASAL 23

Objek PPh Pasal 23 adalah :



  1. Dividen (Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh)
  2. Bunga (Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh). 
  3. Royalti (Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh). 
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam hal ini berarti yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu apabila yang menerima jenis penghasilan ini adalah selain WP OP yang harusnya dipotong PPh Pasal 21.
  5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dengan demikian berarti yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu apabila yang menerima jenis penghasilan ini adalah selain WP OP yang harusnya dipotong PPh Pasal 21.

Yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

  1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  3. dividen yang bukan Objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf f) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi (merupakan objek PPh yang bersifat final (Pasal 17 ayat (2c));
  4. bagian laba yang bukan objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf i);
  5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-251/PMK.03/2008)

SAAT TERUTANG PPh PASAL 23

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah: (Penjelasan PP Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3))

  1. pada saat pembayaran,
  2. saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa),
  3. saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan (seperti : untuk dividen) adalah :

  • untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. 
  • untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). 

Yang dimaksud dengan saat jatuh tempo pembayaran (seperti : untuk bunga atau sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

TARIF PPh PASAL 23 & TEMPAT PEMOTONGAN (sesuai SE-12/PJ.4/1996)

  1. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat.
  2. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

PPh Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 23



Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya (Pasal 23 ayat 1a UU PPh)

 




Leave a Reply

error: Content is protected !!