Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri yang dilakukan oleh Orang Pribadi, Badan, maupun Pemerintah. PPN bukan merupakan pajak atas bisnis dan yang menanggung beban PPN adalah konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai bersifat tidak langsung, objektif, multy stage, tidak menimbulkan pajak berganda dan menggunakan tarif tunggal.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Hampir setiap barang yang kita konsumsi sehari-hari ada kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai. Sabun, pasta gigi, tv, handphone dan sebagainya yang kita beli besar kemungkinan ada PPN-nya.

Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme PPN ini sehingga sebagai end user kita harus menanggungnya?

  1. PPN akan selalu ada jika Wajib Pajak yang statusnya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli/penerima BKP/JKP  sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
  2. Semua PPN sebesar 10% hasil penjualan PKP merupakan Pajak Keluaran bagi PKP tersebut, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
  3. Pada waktu PKP melakukan pembelian BKP/JKP sehubungan dengan kegiatan usahanya yang dikenakan PPN dan telah mendapat Faktur Pajak, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka (piutang pajak).
  4. Pembayaran PPN didasarkan pada jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, apabila dalam satu Masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya.
  5. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya.
  6. Setelah membayar, Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Contoh :

  • Pada bulan Maret 2014, PT SOPHIE melakukan penjualan/penyerahan BKP sebesar Rp 100 juta, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp 10 juta (sehingga uang yang diterima PT SOPHIE dari pembeli adalah Rp 110 juta). Pembelian BKP yang dilakukan PT SOPHIE adalah Rp 75 juta, PPN yang dibayar atas pembelian BKP tersebut sebesar 10 % yaitu Rp 7,5 juta (sehingga uang yang harus dibayarkan PT SOPHIE kepada penjual ADALAH Rp 82,5 juta).

Penghitungan PPN yang harus dibayar pada bulan Maret 2014 adalah:

Pajak Keluaran                 Rp    10 juta
Pajak Masukan                 Rp    7,5 juta
PPN Kurang bayar          Rp    2,5 juta

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 2 juta tersebut harus disetorkan ke kas negara melalui Bank/Kantor Pos paling lambat akhir bulan April 2014 dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan April 2014.

  • Kemudian pada bulan April 2014, PT SOPHIE melakukan penjualan/penyerahan BKP sebesar Rp 100 juta, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp 10 juta (sehingga uang yang diterima PT SOPHIE dari pembeli adalah Rp 110 juta). Pembelian BKP yang dilakukan PT SOPHIE adalah Rp 150 juta, PPN yang dibayar atas pembelian BKP tersebut sebesar 10 % yaitu Rp 15 juta (sehingga uang yang harus dibayarkan PT SOPHIE kepada penjual adalah Rp 165 juta).

Penghitungan PPN yang harus dibayar pada bulan April 2014 adalah:

Pajak Keluaran                  Rp    10 juta
Pajak Masukan                  Rp    15 juta
PPN Lebih bayar                Rp    5 juta

Jumlah PPN lebih bayar sebesar Rp 5 juta tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak Mei 2014. Penghitungan tersebut disampaikan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2014 yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

Bisakah jumlah lebih bayar tersebut dimintakan restitusi? Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

pajak pertambahan nilai

 

SYARAT PENYERAHAN BARANG TERUTANG PPN 

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. Dengan demikian, jika ada pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP namun tidak melaporkan usahanya maka dapat dikukuhkan secara jabatan.

Penyerahan yang dikenai PPN harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  (Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a dan c)

  1. yang diserahkan merupakan BKP atau JKP;
  2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  3. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

syarat tersebut sifatnya kumulatif sehingga bila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penyerahan tersebut tidak dikenai PPN

BKP adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Semua barang adalah BKP dan dikenai PPN kecuali jenis barang yang tidak dikenai PPN yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN.

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Semua jasa adalah JKP dan dikenai PPN kecuali jasa yang tidak dikenai PPN yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN.

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah: Pasal 1A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009

  1. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
  2. pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  3. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
  5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  6. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
  7. penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
  8. penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah: (pasal 1a angka 1)

  1. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
    • Yang dimaksud dengan “makelar” adalah makelar sebagaimana dimaksuddalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang perantarayang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan merekatidak terdapat hubungan kerja.
  2. penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;
  3. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
    • Dalam hal PKP mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan PKP tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan BKPdari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, kecuali pemindahan BKP antar tempat pajak terutang.
  4. pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; dan
    • Yang dimaksud dengan “pemecahan usaha” adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
  5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
  6. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c, tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP.

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK

Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah :

  1. setiap kegiatan pemberian JKP
  2. JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau
  3. JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

Untuk lebih memahami Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya, berikut panduan resume kami tentang PPN. Happy learning!

1. Pengusaha Kena Pajak

2. Subjek PPN

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

4. Bukan Objek PPN

5. Faktur Pajak

6. Dasar Pengenaan Pajak

7. Pengkreditan Pajak Masukan

8. Pemusatan PPN

9. Wajib Pungut PPN

10. Fasilitas Pembebasan PPN

11. Fasilitas PPN Tidak Dipungut

12. PPnBM

13. Restitusi PPN

14. Impor BKP