2
21

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

DASAR PENAGIHAN PAJAK

 Yang merupakan dasar penagihan pajak adalah : (Pasal 18 UU Nomor 28 TAHUN 2007)

  1. Surat Tagihan Pajak
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  4. Surat Keputusan Pembetulan
  5. Surat Keputusan Keberatan
  6. Putusan Banding
  7. Putusan Peninjauan Kembali

yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah

PENYEBAB DILAKSANAKANNYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 20 ayat (1)UU Nomor 28 Tahun 2007)

Dikecualikan dari penagihan pajak dengan surat paksa adalah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila: (Pasal 20 ayat UU Nomor 28 Tahun 2007)

  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  3. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  4. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  5. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

HAK MENDAHULUI

Ketentuan terkait hak mendahului yaitu :

  1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. (Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007)
  2. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. (Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007)
  3. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: (Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007)
    • biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
    • biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
    • biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu
  4. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. (Pasal 21 ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007)
  5. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB, serta SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. (Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007)

DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Ketentuan terkait daluwarsa penagihan yaitu:

  1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. (Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007)
  2. Daluwarsa penagihan pajak ini tertangguh apabila: (Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007)
    1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
    2. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
    3. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  Tambahan  yang  diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak  pidana lain yang dapat merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.
    4. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

REFERENSI HUKUM

  1. Pasal 18, 19, 20, 21, 22 UU Nomor 28 Tahun 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. UU Nomor 19 Tahun 1997 stdd UU Nomor 19 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa
  3. PP 74 Tahun 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Show Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!