Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

    1. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
      1. Yang dimaksud dengan “Perjanjian” meliputi :
        1. jual beli,
        2. tukar menukar,
        3. jual beli dengan angsuran, atau
        4. perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
    2. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
    3. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
      1. Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Ketika PKP menyerahkan BKP kepada komisioner, maka sudah terjadi penyerahan BKP menurut UU PPN
      2. Yang dimaksud dengan “juru lelang” adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. 
        1. Sejak PP 1 Tahun 2012 berlaku (4 Januari 2012), di Pasal 8 PP 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Penyerahan BKP melalui juru lelang merupakan penyerahan BKP yang dikenai PPN atau PPnBM. 
        2. Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik barang
        3. Dalam hal pemilik barang tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak. 
    4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
    5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
      BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP.
    6. penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar Cabang.
      1. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP.
    7. Penyerahan BKP secara konsinyasi; danDalam hal penyerahan secara konsinyasi,
      1. PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika BKP titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian BKP (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang-undang PPN
    8. penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.
      1. Contoh: Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari PKP A atas pesanan Nasabah Bank Syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip Syariah, Bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh PKP A kepada Tuan B.

 

Incoming search terms:

penyerahan barang kena pajakpenyerahan bkppengertian penyerahan bkp dan jkpApa yang dimaksud dengan penyerahan bkp dan jkp?penyerahan kena pajakpenyerahan brang kna pajakpenyerahan BKP dan JKPpengertian penyerahan bpk dan jkppengertian penyerahanpengertian dari bukan penyerahan barang kena pajakbkp adalahapa yang dimksud penyerahan tidak dilakukanyang termasuk dalam pengertian barang kena pajak

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.