Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

DASAR HUKUM

[ordered_list style="decimal"]

  1. Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2007  tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (berlaku sejak 1 Januari 2008).
  2. PP 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (berlaku sejak 1 Januari 2012).
  3. PMK-73/PMK.03/2012 (berlaku sejak 15 Mei 2012) tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata  Cara  Pendaftaran,  Pemberian,  Dan  Penghapusan  NPWP,  Serta Pengukuhan  Dan  Pencabutan  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK ini mencabut PMK-20/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
  4. PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP (berlaku sejak 30 Mei 2013).

[/ordered_list]

YANG WAJIB MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU PPN 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP. (Pasal 15 PER-20/PJ/2013)

TATA CARA PENGUKUHAN PKP

WP sebagai Pengusaha  yang memenuhi syarat wajib  melaporkan  usahanya  dan  mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan PKP.  (Pasal  16 ayat  (1) PER-20/PJ/2013)

PERMOHONAN PENGUKUHAN SECARA ONLINE

Permohonan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration Pajak yang tersedia pada laman web Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 16 ayat (2) PER-20/PJ/2013)

  • Permohonan pengukuhan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. (Pasal 16 ayat (3) PER-20/PJ/2013)
  • WP yang telah menyampaikan Formulir Pengukuhan PKP melalui  Aplikasi  e-Registration  harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  • Pengiriman dokumen yang disyaratkan ini dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
  • Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pengukuhan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3)  PER-20/PJ/2013,  permohonan tersebut  dianggap  tidak  diajukan.
  • Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
  • Terhadap permohonan pengukuhan PKP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

PERMOHONAN PENGUKUHAN SECARA TERTULIS

Dalam hal WP tidak dapat mengajukan permohonan pengukuhan secara elektronik, permohonan pengukuhan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. (Pasal 17 ayat (1) PER-20/PJ/2013)

  • Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan PKP.
  • Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan PKP harus melengkapi formulir pengukuhan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
  • Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  • Penyampaian permohonan secara tertulis ini dilakukan secara langsung; melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
  • Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.  
  • Terhadap permohonan pengukuhan PKP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP meliputi : (Bagi Wajib Pajak badan)   

  • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  • fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA;
  • dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang- kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

PROSES PENERBITAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN WP UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

[unordered_list style="tick"]

  • Terhadap  permohonan pengukuhan PKP yang telah diberikan  Bukti  Penerimaan  Surat,  KPP  atau  KP2KP  harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. (Pasal 19 ayat (1) PER-20/PJ/2013)
  • Apabila jangka waktu 5 hari kerja tersebut telah terlampaui dan KPP atau KP2KP tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengukuhan PKP dianggap dikabulkan. (Pasal 19 ayat (5) PER-20/PJ/2013)
  • Dalam hal  permohonan  Wajib  Pajak  dianggap  dikabulkan,  KPP  atau  KP2KP  harus  menerbitkan  Surat Pengukuhan PKP dengan tanggal pengukuhan adalah hari kerja ke-5 (lima) setelah tanggal Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. (Pasal 19 ayat (6) PER-20/PJ/2013)
  • Keputusan ini diberikan setelah KPP atau KP2KP melakukan Verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. (Pasal 19 ayat (2) PER-20/PJ/2013)
  • Dalam hal keputusan ini mengabulkan permohonan Wajib Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Pengukuhan PKP. (Pasal 19 ayat (3) PER-20/PJ/2013)
  • Dalam hal keputusan ini tidak mengabulkan permohonan WP, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan PKP. (Pasal 19 ayat (4) PER-20/PJ/2013)[/unordered_list]

PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN

Dalam hal Pengusaha yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya tidak melaksanakan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, KPP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan. (Pasal 20 ayat (1) PER-20/PJ/2013)

Pengukuhan PKP secara jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. (Pasal 20 ayat (2) PER-20/PJ/2013)

Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka Pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 20 ayat (3) PER-20/PJ/2013).

Tanggal penerbitan yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP yang diterbitkan secara jabatan adalah sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Pengukuhan PKP. (Pasal 20 ayat (4) PER-20/PJ/2013)

Incoming search terms:

pengukuhan pengusaha kena pajakpengukuhan pkpsyarat pengukuhan PKPsyarat pkptempat dan jangka waktu pelaporan usahasyarat pengajuan pkpsyarat menjadi pkpsurat pengukuhan pengusaha kena pajaktata cara pengukuhan pengusaha kena pajakTata cara pengukuhan PKPsyarat pengusaha kena pajakcara mengurus pkppengusaha kena pajakpengertian ppkpUU pengukuhan pengusaha kena pajakpermohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajakpengertian pengukuhan pengusaha kena pajakdasar hukum pkpform pengukuhan pengusaha kena pajak pkpjangka waktu penerbitan sppkpwaktu cara mengurus pkpsebutkan pengukusan pengusaha kena pajakprosedur pengukuhan pkp secara jabatansurat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktupkp secara jabatan adalahpenjelasan pengukuhan pengusaha kena pajakapa yang dimaksud dengan pengukuhan pkpapakah ud bisa mengurus pkpcara mencabut pkp secara onlinedasar hukum pengukuhan pengusaha kena pajakdasar hukum pengusaha kena pajak dan apa saja PKP tersebutjangka waktu buat pkpjangka waktu pengukuhan pengusaha kena pajaklangkah langkah/prosedur pengukuhan pengusaha kena pajakmasa berlaku SPPKPmekanisme pelaksanaan kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pkppengertian pengukuhan kpkpengertian/pengukuhan pkpApa itu PPKPwaktu pelaporan peng

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.