25
2716

2 Cara Praktis Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak




YANG WAJIB MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, kecuali pengusaha kecil (omset oeredaran bruto dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 milyar), wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP.

TATA CARA PENGUKUHAN PKP

Permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak disampaikan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.  (Pasal  47 PMK-147/PMK.03/2017)

Permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan secara tertulis dapat disampaikan dengan:

  • secara langsung;
  • melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

pengukuhan pengusaha kena pajak



PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP SECARA ONLINE

Permohonan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration Pajak yang tersedia pada laman web Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 16 ayat (2) PER-20/PJ/2013)

  • Permohonan pengukuhan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. (Pasal 16 ayat (3) PER-20/PJ/2013)
  • WP yang telah menyampaikan Formulir Pengukuhan PKP melalui  Aplikasi  e-Registration  harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  • Pengiriman dokumen yang disyaratkan ini dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
  • Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pengukuhan secara elektronik,  permohonan tersebut  dianggap  tidak  diajukan.
  • Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
  • Terhadap permohonan pengukuhan PKP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP SECARA TERTULIS

Dalam hal WP tidak dapat mengajukan permohonan pengukuhan secara elektronik, permohonan pengukuhan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. (Pasal 17 ayat (1) PER-20/PJ/2013)

  • Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan PKP.
  • Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan PKP harus melengkapi formulir pengukuhan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
  • Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  • Penyampaian permohonan secara tertulis ini dilakukan secara langsung; melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
  • Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.  
  • Terhadap permohonan pengukuhan PKP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, klik di sini

SYARAT PERMOHONAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pengukuhan PKP berupa:
a. untuk Pengusaha orang pribadi:

  • dokumen yang menunjukkan identitas diri Pengusaha untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; dan
  • dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

b. untuk Pengusaha berbentuk Badan:

  • dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya;
  • dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha untuk setiap tempat kegiatan usaha; dan
  • dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha;
    atau

c. untuk Pengusaha yang menggunakan Kantor Virtual (virtual office), selain melampirkan dokumen di atas, Pengusaha juga harus melampirkan:



  • dokumen yang menunjukkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan
  • dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.

syarat permohonan pengusaha kena pajak

PROSES PENERBITAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN WP UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

(Pasal  49 dan 50 PMK-147/PMK.03/2017)

Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Pengusaha dapat diberikan sepanjang Pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. untuk Pengusaha orang pribadi:

  • telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  • tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak;

b. untuk Pengusaha berbentuk Badan:

  • telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  • tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
  • ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha.
Berdasarkan permohonan pengukuhan PKP, Kepala KPP atau KP2KP meneliti pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan memberikan keputusan menerima atau menolak paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap.

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN

Dalam hal Pengusaha yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya tidak melaksanakan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, KPP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan. (Pasal 20 ayat (1) PER-20/PJ/2013)




Pengukuhan PKP secara jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. (Pasal 20 ayat (2) PER-20/PJ/2013)

Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka Pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 20 ayat (3) PER-20/PJ/2013).

Tanggal penerbitan yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP yang diterbitkan secara jabatan adalah sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Pengukuhan PKP. (Pasal 20 ayat (4) PER-20/PJ/2013)

PENCABUTAN STATUS PENGUSAHA KENA PAJAK

PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP pada KPP atau KP2KP tempat PKP dikukuhkan.
Permohonan itu dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa PKP tidak lagi memenuhi ketentuan.

Pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan PKP dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan PKP diterima secara lengkap.

Apabila jangka waktu 6 bulan telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan PKP dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan surat keputusan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dilakukan terhadap PKP yang tidak lagi memenuhi ketentuan perpajakan.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan melalui penelitian administrasi dilakukan terhadap PKP tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • PKP dengan status Wajib Pajak Non-Efektif;
  • PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain;
  • PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  • PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya;
  • PKP yang telah dinonaktifkan sementara Sertifikat Elektroniknya dan tidak melakukan klasifikasi atau klarifikasinya ditolak;
  • PKP dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Formulir Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, klik di sini

REFERENSI ATURAN PENGUSAHA KENA PAJAK

  1. Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2007  tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (berlaku sejak 1 Januari 2008).
  2. PP 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (berlaku sejak 1 Januari 2012).
  3. PMK-73/PMK.03/2012 (berlaku sejak 15 Mei 2012) tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata  Cara  Pendaftaran,  Pemberian,  Dan  Penghapusan  NPWP,  Serta Pengukuhan  Dan  Pencabutan  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK ini mencabut PMK-20/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
  4. PMK-147/PMK.03/2017 (berlaku sejak 1 November 2017) Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  5. PER-02/PJ/2018 tentang perubahan kedua atas PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP (berlaku sejak 30 Mei 2013).

Incoming search terms:

pengukuhan pengusaha kena pajakpengukuhan pkpsyarat pkpsyarat pengukuhan PKPtempat dan jangka waktu pelaporan usahasyarat pengajuan pkpsyarat menjadi pkpsurat pengukuhan pengusaha kena pajaktata cara pengukuhan pengusaha kena pajakTata cara pengukuhan PKPsyarat pengusaha kena pajakcara mengurus pkppengusaha kena pajakapabila pengusaha kena pajak tidak melaporkan untuk dikukuhkan sebagai




Leave a Reply

error: Content is protected !!