Sanksi terlambat lapor pajak

Ketentuan sanksi terkait keterlambatan penyampaian SPT di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP No 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

telat lapor pajak

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT tidak dilakukan terhadap: (pasal 7 ayat (2) UU KUP No 28 Tahun 2007)
[ordered_list style="lower-alpha"]

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia:
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang bersttus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan
    ketentuan yang berlaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.[/ordered_list]

Wajib Pajak lain adalah wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: (pasal 2 PMK 186/PMK.03/2007)
[unordered_list style="bullet"]

  • kerusuhan massal;
  • kebakaran;
  • ledakan bom atau aksi terorisme;
  • perang antar suku; atau
  • kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan[/unordered_list]

Penentuan Wajib Pajak lain ini ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak, contoh baru-baru ini adalah adanya keputusan mengenai tidak dianggap telat lapor untuk penyampaian SPT 2013 dengan efiling sampai dengan 30 April 2014.

Incoming search terms:

denda terlambat lapor pph 23sanksi telat laporan spt masa ppn badan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.