17

Sanksi terlambat lapor pajak

Ketentuan sanksi terkait keterlambatan penyampaian SPT di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP No 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

telat lapor pajak

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT tidak dilakukan terhadap: (pasal 7 ayat (2) UU KUP No 28 Tahun 2007)

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia:
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang bersttus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan
    ketentuan yang berlaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak lain adalah wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: (pasal 2 PMK 186/PMK.03/2007)

  • kerusuhan massal;
  • kebakaran;
  • ledakan bom atau aksi terorisme;
  • perang antar suku; atau
  • kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan

Penentuan Wajib Pajak lain ini ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak, contoh baru-baru ini adalah adanya keputusan mengenai tidak dianggap telat lapor untuk penyampaian SPT 2013 dengan efiling sampai dengan 30 April 2014.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.