1
30

Sekarang Tidak Perlu Lapor SPT

Siapakah yang wajib lapor SPT? Pada dasarnya Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan:

  1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;
  2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;
  3. PPh Pasal 15 yang dipotong;
  4. PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;
  5. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang di potong;
  6. PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau
  7. PPh Pasal 25 dibayar, dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaporan SPT (Pasal 10 PMK-9/PMK.03/2018)

  1. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile).
  2. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tetap berlaku

    Jadi, mulai 23 Januari 2018, SPT Masa PPh Pasal 21 nihil tidak perlu dilaporkan ke KPP kecuali masa Desember

  3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.
  4. Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil, dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25. 

    Jadi, mulai 23 Januari 2018, SPT Masa PPh Pasal 25 nihil juga tidak perlu dilaporkan ke KPP

  5. Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
  6. Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
  7. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  8. Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut PPN dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.
  9. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply