Subjek Pajak Penghasilan dan Non Subjek Pajak

Apa sebenarnya pengertian subjek pajak itu? sederhananya adalah pihak atau pelaku yang menerima sesuatu yaitu objek pajak. Sebelum memahami Pajak Penghasilan, kita harus paham betul siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan..

DASAR HUKUM

1. Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. PMK-215/PMK.03/2008 (berlaku sejak 16 Desember 2008) stdtd PMK-166/PMK.011/2012 (berlaku sejak 29 Oktober 2012) tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh.
3. PER-43/PJ/2011 (berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

SIAPA YANG MENJADI SUBJEK PAJAK

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk usaha tetap.

Warisan termasuk subjek pajak, maksudnya bagaimana?contoh saja ada seorang kaya yang meninggal dan mewariskan restoran, maka restoran tersebut jika belum terbagi masih sebagai subjek pajak, menggantikan “empunya” yang telah meninggal.

JENIS-JENIS SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

A.     Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan,  berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama‐lamanya. (Pasal 2A ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008)

2. badan yang didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  kecuali  unit  tertentu  dari  badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

• pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
• penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
• pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 2A ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008)

3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

 Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan
yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. (Pasal 2A
ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008)

B. Subjek pajak luar negeri adalah:

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan  dan  tidak  bertempat kedudukan  di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. (Pasal 2A ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008)

2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  yang  dapat  menerima  atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui   bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. (Pasal 2A ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008)

ADAKAH YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK (BUKAN SUBJEK PAJAK)

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah: (Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2008)

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang    yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan  organisasi  internasional  tersebut  di  Indonesia. (Pasal 1 PMK-215/PMK.03/2008  stdd PMK-166/PMK.011/2012)

Organisasi  Internasional   adalah   organisasi/badan/lembaga/asosiasi/  perhimpunan/forum  antar  pemerintah  atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. (Pasal 1 PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012)

Daftar Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh :

1. Badan-badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lampiran PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012).
2. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan (Lampiran PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012).
3. Organisasi Internasional lainnya (PMK-166/PMK.011/2012)

Incoming search terms:

subjek pajak penghasilanpengertian subjek pajak penghasilansubjek pajaksubjek pphbukan subjek pajak penghasilansebutkan subjek pajak penghasilanBUKAN SUBJEK PAJAKyang termasuk subjek pajak penghasilansubyek pajak penghasilanBukan subjek pphpengertian bukan subjek pajakyang bukan subjek pajak penghasilansubyek pajakpengertian subjek pajakcontoh subjek pajaknon subjek pajaksubjek pajak pphpengertian subjek pphyang termasuk subjek pajak penghasilan adalahyang termasuk subjek pajaksubjek pajak dan bukan subjek pajakcontoh bukan subjek pajaksubjek dan bukan subjek pajakyang bukan subjek pajakyang bukan merupakan subyek pajAk adalahsubjek dan bukan subjek pajak penghasilansebutkan siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilanContoh subjek pajak pribadiSubyek pphbadan yang termasuk subjek pajak penghasilanjenis subjek pajakyang bukan merupakan subjek pajak adalahjelaskan subjek pajak penghasilanyg termasuk subjek pajak penghasilanmengapa kantor perwakilan negara asing tidak termasuk subjek pajakbukan subjek pajak adalahjenis subjek pajak penghasilanyang bukan subjek pphsebutkan yabg bukan subjek pajak badanwajib pajak non subjek adalahorganisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajaksebutkan masing masing subjek pajaksebutkan subjek dan bukan subjek pph baik orang pribadi maupun badansubjek non subjek objek non objek pph 21wajib pajak non subjek