Subjek Pajak Penghasilan dan Non Subjek Pajak

Apa sebenarnya pengertian subjek pajak itu? sederhananya adalah pihak atau pelaku yang menerima sesuatu yaitu objek pajak. Sebelum memahami Pajak Penghasilan, kita harus paham betul siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan..

DASAR HUKUM

  1. Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  2. PMK-215/PMK.03/2008 (berlaku sejak 16 Desember 2008) stdtd PMK-166/PMK.011/2012 (berlaku sejak 29 Oktober 2012) tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh.
  3. PER-43/PJ/2011 (berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

SIAPA YANG MENJADI SUBJEK PAJAK

Yang menjadi subjek pajak adalah:

  1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  2. Badan.
  3. Bentuk usaha tetap.

Warisan termasuk subjek pajak, maksudnya bagaimana?contoh saja ada seorang kaya yang meninggal dan mewariskan restoran, maka restoran tersebut jika belum terbagi masih sebagai subjek pajak, menggantikan “empunya” yang telah meninggal.

JENIS-JENIS SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

A.     Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan,  berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama‐lamanya. (Pasal 2A ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008)

2. badan yang didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  kecuali  unit  tertentu  dari  badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  • pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  • penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  • pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 2A ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008)

3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

 Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan
yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. (Pasal 2A
ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008)

B. Subjek pajak luar negeri adalah:

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan  dan  tidak  bertempat kedudukan  di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. (Pasal 2A ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008)

2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  yang  dapat  menerima  atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui   bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. (Pasal 2A ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008)

ADAKAH YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK (BUKAN SUBJEK PAJAK)

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah: (Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2008)

  1. kantor perwakilan negara asing;
  2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang    yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan  organisasi  internasional  tersebut  di  Indonesia. (Pasal 1 PMK-215/PMK.03/2008  stdd PMK-166/PMK.011/2012)

Organisasi  Internasional   adalah   organisasi/badan/lembaga/asosiasi/  perhimpunan/forum  antar  pemerintah  atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. (Pasal 1 PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012)

Daftar Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh :

  1. Badan-badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lampiran PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012).
  2. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan (Lampiran PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012).
  3. Organisasi Internasional lainnya (PMK-166/PMK.011/2012)

Incoming search terms:

subjek pajak penghasilanpengertian subjek pajak penghasilansubjek pajaksubjek pphbukan subjek pajak penghasilansebutkan subjek pajak penghasilanBUKAN SUBJEK PAJAKyang termasuk subjek pajak penghasilansubyek pajak penghasilanBukan subjek pphsubyek pajakpengertian bukan subjek pajakpengertian subjek pajakyang bukan subjek pajak penghasilancontoh subjek pajaksubjek pajak dan bukan subjek pajakyang termasuk subjek pajaksubjek pajak pphpengertian subjek pphyang termasuk subjek pajak penghasilan adalahnon subjek pajaksubjek dan bukan subjek pajakcontoh bukan subjek pajakyang bukan subjek pajakyang bukan merupakan subyek pajAk adalahsebutkan siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilansubjek dan bukan subjek pajak penghasilanContoh subjek pajak pribadibadan yang termasuk subjek pajak penghasilanSubyek pphyang bukan merupakan subjek pajak adalahjenis subjek pajakjelaskan subjek pajak penghasilanyg termasuk subjek pajak penghasilanbukan subjek pajak adalahmengapa kantor perwakilan negara asing tidak termasuk subjek pajakjenis subjek pajak penghasilanwajib pajak non subjeksebutkan 2 non subjek pajak badanpengertian wajib pajak non subjeksebutkan yang tidak termasuk subjek pajak menurut pasal 3 uu pphsubjek dan bukan subejk pajak penghasilanberdasarkan subjek pajak pajak dibedakan menjadi dua yaitu sebutkan da jelaskanusubjek pajak dan non subjesubjek pajak penghasilan dokterpajak comsubjek pph atau bukanjelaskan apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan non- subjek pajakjelaskan pengertian pajak penghasilan dasar hukum dan subjeknyamacam subjek pajak penghasilanpengertian non subjektermasuk wajib pajak nonsubjekYang bukan subjek pajak dan jelaskansebutkan yang tidak termasuk subjek pajak2 non subjek pajak badan4 Kriteria warga Negara apa saja yang dapat dikenai pajak dan apakah ada pengecualiannya? (Penjelasan disertai dengan dasar hukum)4 subjek pajak penghasilanalasan subjek pajak wajib memilikinyaApa saja yg tdk termasuk dalam Wajib pajakapa yang dimaksud subjek pajak penghasilanapa yang menjadi subjek pajak penghasilanapakah yg dimaksud dengan subjek pphdan apa saja yg tidak termasuk sebagai subjek pph?badan yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalahberikan contoh yang tidak termasuk sebagai subjek pajakberikut ini yang bukan subjek pajak penghasilan pasal 21 adalahbukan subjek pajak dalam negeri adalahbukan subjek pajak penghasilan beserta contohnyacontoh soal subjek pajakjelaskan mengenai bukan subjek pajakjelaskan pengertian subjek pajakjelaskan subjek pajak persejelaskan subjek pph dan bukan objek pphjelaskan tentang subjek pajak penghasilan dan berikan contoh masing-masing yang termasuk dan di kecualikan sebagai subjejelaskan yg bukan termasuk PPhlembaga subjek pajak penghasilan adalahmateri tentang subjek non subjek dan objek non oberk pajak pph 21 pdforang diplomat termasuk subyek pajak apaorganisasi internasional tidak termasuk subjek pajak berikan alasannyapejabat perwakilan organisasi internasional tidak termasuk subjek pajak karenapengeculian nya subjek pajak badanpengertian penghasilan dan bukan penghasilan dan contohnyapengertian subjek pajak dan non sibjek pajakyg tidak termasuk subjek pajak pasal 2 uuno 36 2008sebutkan 4 subjek pajak penghasilansebutkan apa saha yang bukan subyek pajak PPh 21sebutkan bukan subjek pajaksebutkan dan jelaskan 5 contoh penghasilan dalam negerisebutkan dan jelaskan apa saja yg menajdi subjek pajakSebutkan dan jelaskan yang bukan merupakan subjeksebutkan dan jelaskan yang bukan subjek pajak penghasilansebutkan jenis subjek menurut undang undang pphSebutkan objek pajak Badan usaha tetap dan contohsebutkan subjek pajak menurut uud no 36 thn 2008 tentang pajak penghasilansebutkan yang bukan merupakan subyek pph 21Sebutkan yang tidak termasuk dalam pajak subjeksebutkan yang tidak termasuk subjek pajak (3)sebutkan yang tidak termasuk subjek pajak atau bukan subjek pajaksebutkan yang tidak termasuk wajib pajaksiapa sajakah subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 UU pajak penghasilansiapa sajakah subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 uu pphsiapa sajakah subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 uu pph?

Share this post:

Recent Posts

7 Comments

  1. Veren says:

    Sebutkan 5 badan perwakilan negara asing yang ada di Indonesia, tidak termasuk pajak penghasilan ???? Terima kasih

  2. regina says:

    apakah setiap subjek pajak pph dari masing masing pasal sama?terima kasih

  3. sugiyarto says:

    peraturan pph 21 tentang pegawai berkesinambungan dan prosentase pemotongannya

  4. Susan says:

    garuda food apakah termasuk subjek pajak? tolong jelaskan alasannya

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.