Subjek Pajak Pertambahan Nilai

DASAR HUKUM

[ordered_list style="upper-alpha"]

1. Pasal 1, Pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009  tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM (berlaku sejak 1 April 2010)
2. PP 1 Tahun 2012  tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM stdtd UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (berlaku sejak tanggal 3 Januari 2012)
3. PMK-68/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) stdtd  PMK-197/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang batasan pengusaha kecil PPN

[/ordered_list]

Pengusaha (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 42 Tahun 2009) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 

Badan (Pasal 1 angka 13 UU Nomor 42 Tahun 2009) adalah  sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan  baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pengusaha kecil (Pasal 1 ayat (1) PMK-68/PMK.03/2010, berlaku sebelum 1 Januari 2014) adalah adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil (Pasal 1 ayat (1) PMK-197/PMK.03/2013, berlaku sejak 1 Januari 2014) adalah merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

SUBJEK PPN

Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa terutangnya pajak harus memenuhi syarat yaitu adanya Subjek Pajak dan Objek Pajak. Nah, siapakah yang menjadi Subjek Pajak Pertambahan Nilai itu :

1. Pengusaha Kena Pajak (masih ingat kan, status PKP didapatkan dengan cara bagaimana?)

Terhadap Subjek Pajak PKP, PPN akan terutang dalam hal :

• PKP melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak)
• PKP melakukan penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak)
• PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP

2. Non PKP

Terhadap Subjek Pajak Non PKP, PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal :

• impor BKP
• pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C UU PPN)

 

Incoming search terms:

subjek ppnsubjek pajak ppnsubjek dan objek PPNyhs-ddc_bdsubjek pajak pertambahan nilaisubyek ppnsubjek ppn dan ppnbmsiapa saja yang menjadi subjek pajak ppnsubjek pajak ppn dan ppnbmsubjek dan objek pajak pertambahan nilaisubjek dan objek pajak ppnobjek dan subjek ppnSiapakah yang menjadi subjek Pajak Penghasilan?subjek PPN menuru