Sunset Policy 2015

Bagaimana pokok-pokok ketentuan PMK yang disebut sebagai dasar hukum sunset policy jilid 2 ini? Berikut penjelasannya..

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya hanya terbatas pada:

  1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
  2. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
  3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
  4. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

yang dilakukan pada tahun 2015.

PERSYARATAN SUNSET POLICY 2015

Tidak seperti sunset policy tahun 2008, atas WP yang melakukan pelaporan atau pembetulan SPT dan termasuk dalam pengertian PMK ini, tetap akan diterbitkan STP. Namun, STP tersebut bisa dihapuskan dengan cara pengajuan permohonan.

Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi sunset policy tahun 2015 ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
  4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi pada sunset policy jilid 2 harus dilampiri dokumen berupa:

  1. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan; 
  2. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
  3. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan 
  5. fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Selain harus memenuhi persyaratan di atas, terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau 
  2. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.
  3. Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak.

CONTOH ILUSTRASI

PT JACK menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 pada tanggal 12 Januari 2015. Pada tanggal 25 April 2015, KPP menerbitkan STP atas sanksi administrasi sejumlah Rp 101.000.000,- berupa:

–      denda (Pasal 7 UU KUP)                 : Rp    1.000.000,-

–      bunga (Pasal 9 UU KUP)                 : Rp  100.000.000,-

Pada tanggal 14 Mei 2015, WP mengajukan permohonan pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi.

Berbagai kemungkinan yang terjadi:

a. WP belum membayar STP

Jika belum membayar seluruh STP, maka Sanksi administrasi berupa denda Rp. 1.000.000,- dan bunga Rp. 100.000.000,- dihapuskan seluruhnya;

b. Pada tanggal 10 Mei 2015, Sanksi administrasi (senilai Rp 60.000.000,-) dalam STP telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak (potongan SPM Rp 60.000.000,-)

  • Maka, Sanksi administrasi berupa denda Rp. 1.000.000,- dan bunga Rp. 100.000.000,- dihapuskan seluruhnya;
  • Kelebihan pembayaran sebesar Rp 60.000.000,- dikembalikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1a) Undang-undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

c. Pada tanggal 10 Mei 2015, WP membayar sebagian STP (senilai Rp 10.000.000,-)

Jika sudah dibayar sebagian, maka Sanksi administrasi yang dapat dihapuskan adalah  sisanya Rp. 91.000.000,-

d. Pada tanggal 20 Juni 2015, WP membayar seluruh STP (Rp 11.000.000,-)

Jika seluruh STP sudah terlanjur dibayar, Berdasarkan PMK ini, WP tidak dapat mengajukan permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi.

DASAR HUKUM

  1. Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. PMK Nomor 91 /PMK.03/ 2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak (berlaku mulai 1 Januari 2015).

 

Incoming search terms:

sunset policy 2015Sunset Policy Pajak 2015sunset policy jilid 2sunset pajak 2015penghapusan sanksi pajak 2015Sunset Policycara perhitungan sunpengertian sunset policy 2015

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.