Syarat Penyerahan Barang Terutang PPN

SYARAT PENYERAHAN BARANG TERUTANG PPN 

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. Dengan demikian, jika ada pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP namun tidak melaporkan usahanya maka dapat dikukuhkan secara jabatan.

Penyerahan yang dikenai PPN harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  (Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a dan c)

  1. yang diserahkan merupakan BKP atau JKP;
  2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  3. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
syarat tersebut sifatnya kumulatif sehingga bila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penyerahan tersebut tidak dikenai PPN

BKP adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Semua barang adalah BKP dan dikenai PPN kecuali jenis barang yang tidak dikenai PPN yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN.

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Semua jasa adalah JKP dan dikenai PPN kecuali jasa yang tidak dikenai PPN yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN.

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah: Pasal 1A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009

  1. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
  2. pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  3. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
  5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  6. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
  7. penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
  8. penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah: (pasal 1a angka 1)

  1. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
    • Yang dimaksud dengan “makelar” adalah makelar sebagaimana dimaksuddalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang perantarayang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan merekatidak terdapat hubungan kerja.
  2. penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;
  3. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
    • Dalam hal PKP mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan PKP tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan BKPdari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, kecuali pemindahan BKP antar tempat pajak terutang.
  4. pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; dan
    • Yang dimaksud dengan “pemecahan usaha” adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
  5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
  6. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c, tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP.

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK

Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah :

  1. setiap kegiatan pemberian JKP
  2. JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau
  3. JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

Incoming search terms:

syarat ppnsyarat penyerahan ppnsyarat barang yang dikenai ppnsyarat terutang PPNsyarat syarat barang yang dikenai ppnPPN penyerahan yangbterutang dan tidak terutangppn penyerahan bkpSyarat syarat barang yang dikenai pajak ppnjelaskan 4 syarat terutangnya Ppn atas penyerahan barangsyarat terutang ppn atas penyerahan barangsebutkan 3 macam yg termasuk penyerahan barang kena pajaksebutkan penyerahan pengelompokan terutang ppnsyarat syarat barang yg dikenai ppnsyarat penyerahan yang terutang PPNsyarat penyerahan yang terhutang ppnsyarat syarat dalam penyerahan jasa kena pajak (JKP)syarat syarat dalam penyerahan jkpsyarat terutang dalam SITUSyarat terutangnya ppn adalah pada saatsyarat transaksi ppnsyarat-syarat penyerahan barang yang dapat dikenakan ppnalasan belum memiliki penyerahan bkp/ckpsyarat penyerahan dikenai ppnsyarat penyerahan dikenai pajakbagaimana transaksi penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNbarang atau jasa yang terutangdimaksud penyerahan terutang ppnpenyerahan pengelompokkan terutang ppnpersyaratan bkp/jkppiutang dikenakan ppn apa?sebutkan dan jelaskan 4 syarat terutang ppn atas penyerahan barangsebutkan penyerahan yang tidak terutang ppnisebutkan syarat syarat batang yang dikenai PPNsyarat barang atau jasa dapat dikenakan ppnsyarat barang yg di kenakan ppnsyarat dikenakannya PPN terutangsyarat objek ppn yang dikenakan ppnsyarat penyerahan barang kena pajakuud ppn tentang penyerahan bkp yang terutang ppn

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.