24

Tanggung Jawab Renteng dalam PPN

Sebagai pajak dengan karakteristik pajak tidak langsung, menimbulkan konsekuensi bahwa pemikul beban PPN (pembeli) berbeda dengan pihak yang membayar PPN (penjual). Oleh karena itu, banyak sekali penyelewengan atau tax avoidance terkait PPN ini. Lalu jika terjadi hal demikian siapa yang harus ditagih, penjual atau pembeli?

Pada dasarnya yang bertanggung jawab jika ada PPN yang belum disetor ke kas Negara adalah penjual. Namun demikian, berdasarkan Pasal 4 PP 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pembeli BKP atau penerima JKP juga bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPnBM kecuali dalam hal :

  • pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  • pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanggung renteng PPN melekat pada pembeli BKP atau penerima JKP atas transaksi pembelian BKP dan/ atau JKP walaupun yang bertanggung jawab atas pembayaran PPN adalah pihak penjual.

CARA PENAGIHAN PPN TANGGUNG JAWAB RENTENG

Tanggung jawab renteng ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 4 ayat (3) PP 1 Tahun 2012).

REFERENSI ATURAN

  1. Pasal 16F UU Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  2. Pasal 4 PP 1 Tahun 2012 (berlaku sejak tanggal 4 Januari 2012) tentang Pelaksanaan UU PPN dan PPnBM
  3. Belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai ini.

Show Comments

One Response

  1. Yuli

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.