Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan atau angsuran pembayaran Pajak di atur dalam UU KUP Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi:

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Lalu, pembayaran pajak apa yang bisa diajukan Permohonan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajaknya?

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Direktur ]enderal Pajak atas (Pasal 9 PMK-184/PMK.03/2007 stdd PMK-80/PMK.03/2010 dan PER-38/PJ/2008):

  • Pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan KembaliĀ  yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta
  • PPh Pasal 29 yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh.

Dengan demikian, pada dasarnya pembayaran pajak yang lain tidak di atur apakah bisa diangsur atau ditunda seperti penundaan pembayaran PPN atau PPh 21.

Tata Cara Pengajuan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

  1. Permohonan harus diajukan secara tertulis (dengan menggunakan formulir surat penundaan/angsuran pembayaran pajak di lampiran 1 PER-38/PJ/2008) kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. (Pasal 1 ayat (3) PER-38/PJ/2008)
  2. Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir. (Pasal 10 ayat (1) PMK-184/PMK.03/2007 stdd PMK-80/PMK.03/2010)
  3. Permohonan Wajib Pajak disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta : jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; ataujumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. (Pasal 2 ayat (1) PER-38/PJ/2008)
  4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, kecuali apabila Kepala KPP menganggap tidak perlu. (Pasal 3 ayat (1) PER-38/PJ/2008)
  5. Jaminan ini dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. (Pasal 3 ayat (2) PER-38/PJ/2008)

Ketentuan Terkait Keputusan KPP atas Permohonan Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak

 

  • Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. (Pasal 11 ayat (1) PMK-184/PMK.03/2007 stdd PMK-80/PMK.03/2010)
  • Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,
    permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. (Pasal 11 ayat (1) PMK-184/PMK.03/2007 stdd PMK-80/PMK.03/2010)
  • Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir. (Pasal 6 ayat (3) PER-38/PJ/2008)

Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. (Pasal 11 ayat (4) PMK-184/PMK.03/2007 stdd PMK-80/PMK.03/2010)

Lama Angsuran Atau Penundaan Yang Diberikan Oleh DJP

Atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang (PPh Pasal 29) berdasarkan SPT Tahunan PPh

Angsuran atas utang pajak dapat diberikan untuk :

  • paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya dengan angsuran paling banyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (Pasal 4 ayat (1) huruf b PER-38/PJ/2008)
  • Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran. (Pasal 5 ayat (1) PER-38/PJ/2008)

Penundaan atas utang pajak dapat diberikan untuk :

  • paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya. (Pasal 4 ayat (2) huruf b PER-38/PJ/2008)
  • Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya. (Pasal 5 ayat (2) PER-38/PJ/2008)

Atas Pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah

Angsuran atas utang pajak dapat diberikan untuk :

  • paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan AngsuranPembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (Pasal 4 ayat (1)huruf a PER-38/PJ/2008)
  • Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran. (Pasal 5 ayat (1) PER-38/PJ/2008)

Penundaan atas utang pajak dapat diberikan untuk :

  • paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan PenundaanPembayaran Pajak. (Pasal 4 ayat (2) huruf a PER-38/PJ/2008)
  • Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yangditunda pelunasannya. (Pasal 5 ayat (2) PER-38/PJ/2008)

DASAR HUKUM

  1. Pasal 9 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. PMK-184/PMK.03/2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) stdd PMK-80/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
  3. PER-38/PJ/2008 (berlaku sejak 24 September 2008) tentang tata cara pemberian angsuran dan penundaan pembayaran pajak

 

Incoming search terms:

angsuran pajakpenundaan dan pengangsuran pajakangsuran dan penundaan pembayaran pajakpenundaan pembayaran pajakbayaran pajak bisa dicicilangsuran pembayaran hutang pajaktatacara permohonan angsuran atau penundaan pajak bagi pegawai pajaktata cara mengangsur atau menunda pembayaran pajaksyarat mengangsur pajakproses pengajuan penyicilan penundaan pajaktata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajakpengajuan cicil bayar pajakpasal berapa saja yang boleh di angsur pembayarannyapajak yang boleh diangsurpajak pasal berapa saja yang boleh diangsurcth tata cara pembyaran pajak pnyetoran dan pelaporannya serta tata cara mnganfsur dan mnunda pembyaran pjak yg di aa tur dgn bersrkan peraturan menteri kauanganuu pajak no 28 tahun 2007 tentang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.