16
4347

Apa saja unsur Penambah dan Pengurang PPh Pasal 21

Apakah pembayaran premi asuransi kesehatan, pembayaran uang pensiun menambah penghitungan PPh Pasal 21? Berikut penjelasan lengkapnya…

A. premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh pemberi kerja

Bagi pemberi kerja : biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. (Lampiran PER-31/PJ/2016)

B. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerjauntuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

Bagi pemberi kerja : biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkandengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. (Lampiran PER-31/PJ/2016)

C. premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh karyawan

Bagi pemberi kerja : –

Bagi karyawan : bukan biaya bagi OP (tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung PPh 21)  (Pasal 9 ayat (1) huruf D UU Nomor 36 TAHUN 2008)

D. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan karyawan.

Bagi pemberi kerja : –

Bagi karyawan : bukan biaya bagi OP (tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung PPh 21) (Pasal 9 ayat (1) huruf D UU Nomor 36 TAHUN 2008)

E. Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar oleh pemberi kerja

Bagi pemberi kerja : biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Tidak menambah penghasilan bruto karyawan

F. Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar oleh karyawan

Bagi pemberi kerja : –

Bagi karyawan : biaya bagi karyawan (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 TAHUN 2008) dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 (Lampiran PER-31/PJ/2016)

G. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

Bagi pemberi kerja : –

Bagi karyawan : Pengurang penghasilan bruto karyawan (Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Apakah yang di maksud biaya jabatan dan biaya pensiun itu?

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh)

Besarnya biaya jabatan adalah 5% x Penghasilan bruto

Maksimal per bulan Rp 500.000

Maksimal setahun Rp 6.000.000

Biaya Pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan petunjuk pengisian 1770 di dalam Lampiran II PER-36/PJ/2015)

Besarnya biaya pensiun adalah 5% x Penghasilan bruto

Maksimal per bulan Rp 200.000

Maksimal setahun Rp 2.400.000

 

  1. Tunjangan PPh

Bagi pemberi kerja : Dapat dibiayakan.

Bagi karyawan : Penambah penghasilan bruto karyawan karena tunjangan yang diberikan termasuk kedalam kategori tambahan penghasilan

  1. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja

Bagi pemberi kerja : Tidak dapat dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 TAHUN 2008), karena PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja termasuk pemberian kenikmatan (Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012)

Bagi karyawan : Bukan penambah penghasilan bruto karyawan (Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012)

  1. Natura dan/ atau kenikmatan

Bagi pemberi kerja : Tidak dapat dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Bukan penambah penghasilan bruto karyawan (Pasal 8 ayat (1) huruf b PER-31/PJ/2012 & PMK 252/PMK.03/2008)

Tetapi jika natura/kenikmatan tersebut diberikan oleh :

  1. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
  2. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

maka natura dan/atau kenikmatan tersebut menjadi unsur penambah penghasilan karyawan untuk penghitungan PPh Pasal 21 (Pasal 7 ayat (1) PER-31/PJ/2012).

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply