2
29

5 Tips Bagaimana Cara Terhindar dari Sanksi Pajak?




Kenapa Harus Ada Sanksi Pajak? KPP berhak menerbitkan sanksi pajak untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem self assesment, penting bagi Wajib pajak memahami apa saja kewajiban perpajakan yang harus di lakukan serta memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang tidak dilakukan.

Jenis-jenis Sanksi Pajak

Pada prinsipnya terdapat  2 jenis Sanksi Perpajakan yang ada di Indonesia yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa sanksi bunga, denda maupun kenaikan dari pajak yang kurang di bayar. Sanksi pidana perpajakan terdiri dari sanksi kurungan dan penjara.

Setiap kesalahan Wajib Pajak dalam menjalankan mekanisme perpajakan yang telah diatur oleh UU Perpajakan, akan dikenai sanksi pajak

Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi Pajak – Denda

Sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Sanksi ini dapat dikenakan jika:

  1. Wajib Pajak terlambat lapor SPT atau tidak melaporkan kewajiban SPT Masa atau SPT Tahunan.
  2. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
  3. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain:
    • Identitas pembeli
    • Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan bagi PKP yang menyerahkan adalah Pedagang Eceran
  4. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
  5. Wajib Pajak melakukan Pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan Pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan (Pasal 8 ayat (3)) UU KUP. Pengenaan sanksi denda ini tidak dengan diterbitkan STP.  Cara pengungkapan ketidakbenaran, klik!

sanksi perpajakan



Sanksi Pajak – Kenaikan

Sanksi kenaikan dalam perpajakan dikenakan dalam hal:

  1. Wajib Pajak melakukan Pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan Pemeriksaan namun belum diterbitkan SKP (Psl. 8 (5)) UU KUP.
  2. Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB atau SKPKBT.

sanksi denda pajak

sanksi kenaikan pajak

 

Sanksi Pajak – Bunga

Sanksi bunga dikenakan pada dasarnya atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu:



  1. Keterlambatan pembayaran SPT Masa atau SPT Tahunan
  2. Keterlambatan pembayaran SPT Masa atau SPT Tahunan karena pembetulan SPT
  3. Keterlambatan pembayaran karena perpanjangan SPT Tahunan
  4. Keterlambatan pembayaran akibat PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
  5. Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29 dan SKPKB/SKPKBT
  6. Keterlambatan pembayaran SKPKB dan WP dikenakan bunga penagihan

Contoh pengenaan sanksi pajak bunga, sebagai berikut, klik!

Sanksi Pidana Perpajakan

Dalam perpajakan juga dikenal adanya sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dilakukan kepada Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui proses awal pemeriksaan bukti permulaan dan selanjutnya penyidikan.

Tindak pidana perpajakan disebabkan oleh tiga alasan yaitu percobaan, alpa dan sengaja. Kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mematuhi kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

Bentuk tindak pidana perpajakan, yaitu:

  1. Setiap orang yang karena kealpaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A (Pasal 38 UU KUP)
  2. Setiap orang yang dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara : (Pasal 39 UU KUP)
    • tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    • menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    • tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
    • menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
    • menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
    • memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolaholah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
    • tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
    • tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
  3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak (Pasal 39 (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan) 
  4. Setiap orang yang dengan sengaja: (Pasal 39A UU KUP)
    • menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
    • menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan (Pasal 40 UU KUP)  




Jenis Sanksi Pidana Perpajakan

a. Denda pidana

Denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan (setelah melalui proses penyidikan dan dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan pajak) berupa denda yang harus di bayar. Umumnya paling sedikit 1 atau 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 atau 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan dikenakan atas tindak pidana kealpaan yang kedua kali. Umumnya pidana kurungan diberikan paling sedikit 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

c. Pidana penjara

Pidana penjara dikenakan atas tindak pidana kesengajaan. Umumnya pidana penjara diberikan paling sedikit 6 bulan dan paling lama 2 tahun. 

Supaya terhindar dari sanksi pajak?

Beberapa tips supaya terhindar dari sanksi pajak adalah

  1. Pahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Masing-masing Wajib Pajak berbeda kewajiban perpajakannya. Karyawan, usahawan, freelance, perusahaan, semuanya memiliki kewajiban masing-masing.
  2. Bayar dan laporkan kewajiban pajak Saudara dengan benar dan tepat waktu. Isilah SPT dengan benar, lengkap dan  jelas.
  3. Penuhi kewajiban pemotongan/pemungutan dan pembuatan faktur pajak (khusus Pengusaha Kena Pajak) dengan benar sesuai dengan ketentuan.
  4. Buatlah manajemen perpajakan yang baik dengan sumber daya karyawan yang mumpuni di bidang pajak atau konsultan pajak yang resmi. Siapkan tax planning yang tidak menyalahi aturan perpajakan berlaku.
  5. Hindari penghindaran pajak secara agresif apapun bentuknya, utamanya yang merugikan negara.

Pengenaan sanksi perpajakan diwujudkan dalam bentuk:

  1. Surat Tagihan Pajak
  2. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT)
  3. Putusan Pengadilan

Incoming search terms:

Apa saja tips agar terhindar dari sanksi pajak?cara melaporkan pajak dokter




Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!
×

 

FOLLOW US!

Feel free untuk bertanya apapun tentang Pajak

 

Follow us