Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak itu Seperti Apa?




Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak adalah pengambilan dividen atau bagian laba yang memenuhi syarat Pasal 23 ayat (4) No 36 TAHUN 2008, yaitu: 

  1. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    • dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    • bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
  2. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). 
  3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya, tidak termasuk sebagai objek pajak. Ketentuan ini berlaku juga bagi pemegang unit penyertaan yang merupakan Subjek Pajak luar negeri (PP 94 Tahun 2010 Pasal 5).
  4. Dividen yang diterima oleh Orang Pribadi (karena merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) final).
  5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak PPh Pasal 23 tetapi merupakan objek pajak PPh final).

PPh 23 atas dividen, Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak

 

TARIF PPh 23 ATAS DIVIDEN

  • 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final
  • Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya (Pasal 23 ayat 1a UU Nomor 36 Tahun 2008)

Kode Jenis Setoran Pajak Dividen

  • MAP: 411124
  • KJS: 101

PPh 23 ATAS DIVIDEN

(Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Nomor 36 Tahun 2008)



Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

  • pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  • pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; pembagian laba dalam bentuk saham;
  • pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  • jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  • pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  • pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  • bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  • bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi; (ini merupakan Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tetapi merupakan objek pajak PPh final)
  • pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Perbedaan Dividen PPh 23 dan PPh 4 ayat 2

Dividen dikenakan PPh Pasal 23 jika penerima dividen adalah WP Badan, sedangkan dividen dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) jika penerima dividen adalah Orang Pribadi

 

 






Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!