3
56

Fungsi dan Cara Pengisian Surat Setoran Pajak




Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi dan Jenis Surat Setoran Pajak

SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang (bank persepsi atau kantor pos) atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran. SSP sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran, terdiri dari:

a. Surat Setoran Pajak Standar

SSP Standar merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran. Surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. SSP Standar dibuat sebanyak rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut: (Pasal 2 PER-38/PJ/2009 stdd PER-22/PJ/2017)

  1. Lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak.
  2. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  3. Lembar ke-3 digunakan Wajib Pajak untuk lapor ke KPP.
  4. Lembar ke-4 untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
  5. Lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

b. Surat Setoran Pajak Khusus

Surat Setoran Pajak Khusus ini mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakannya. SSP Khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. SSP Khusus hanya dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar atau dicetak terpisah sebanyak 1 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).



c. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor. SSPCP ini dibuat dalam rangkap 6 dengan peruntukan sebagai berikut:

  1. Lembar ke-1a untuk KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) melalui Penyetor/Wajib Pajak.
  2. Lembar ke-1b Untuk Penyetor/Wajib Pajak.
  3. Lembar ke-2a untuk KPBC melalui KPPN.
  4. Lembar ke-2b dan ke-2c untuk KPP melalui KPPN.
  5. Lembar ke-3a dan ke-3b untuk KPP melalui Penyetor/Wajib Pajak atau KPBC.
  6. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia.

d. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (SSCP)

SSCP ini merupakan SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat Setoran ini dibuat dalam rangkap 6 dengan peruntukan sebagai berikut:

  1. Lembar ke-1a untuk KPBC melalui Penyetor atau Wajib Pajak.
  2. Lembar ke-1b untuk Penyetor atau Wajib Pajak.
  3. Lembar ke-2a diperuntukkan bagi KPBC melalui KPPN,
  4. Lembar ke-2b untuk KPP melalui KPPN.
  5. Lembar ke-3 untuk KPP melalui Penyetor/Wajib Pajak, dan
  6. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.

Pengisian Surat Setoran Pajak

SSP harus diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui saat mengisi SSP, yaitu:

  1. Mengisi kolom NPWP, nama Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak.
  2. Mengisi Kode akun pajak dan kode jenis setoran.
  3. Melengkapi kolom masa pajak dengan cara memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetorkan.
  4. Mengisi kolom tahun pajak.
  5. Kolom Nomor Ketetapan harus diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP).
  6. Jumlah pembayaran harus diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetorkan dalam rupiah penuh. Sedangkan bagian terbilang diisikan jumlah pajak yang dibayar atau disetorkan menggunakan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
  7. Bagian diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran akan diisikan oleh Kantor Penerima Pembayaran.
  8. Sedangkan bagian Wajib Pajak/Penyetor harus diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan nama jelas Wajib Pajak atau Penyetor serta stempel usaha.
  9. Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran diisikan dengan NTPP dan NTB atau NTP hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan DJP.

Pemindahbukuan Surat Setoran Pajak

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Jika Wajib Pajak salah mengisi kode jenis akun pajak (misalnya mau membayar PPh Pasal 21, seharusnya KAP 411121 tetapi WP membuat dengan kode 411211), maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan dengan Formulir pemindahbukuan sebagai berikut.

Mulai tanggal 1 Januari 2016, sistem pembayaran pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) diubah sistem pembayarannya menjadi menggunakan SSE (Surat Setoran Elektronik). Klik resume pembayaran pajak secara online berikut!



REFERENSI ATURAN

  1. PMK-242/PMK.03/2014 (berlaku 24 Desember 2014) tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
  2. PER-38/PJ/2009 stdd PER-22/PJ/2017 (berlaku 23 Juni 2009) tentang  Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

 

 

Incoming search terms:

fungsi SSP




Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!
×

 

JOIN US!

Join on twitter atau facebook & feel free untuk bertanya-tanya tentang Pajak

 

Follow us