6
125

Hibah, Bantuan atau Sumbangan Kena Pajak?




Apa sumbangan kena Pajak? Apa bantuan kena pajak? Apakah sumbangan pernikahan kena pajak? Hibah dari orang tua kena pajak apa? Peraturan pajak mengatur semua hal ini dalam PMK-245/PMK.03/2008 (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009) Tentang Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Apakah Sumbangan Kena Pajak?

Pasal 1 PMK-245/PMK.03/2008  menyebutkan bahwa Harta hibah, bantuan, atau sumbangan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan asalkan yang diterima oleh:

  1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yang di maksud adalah orang tua dan anak kandung.
    • Maka, hibah, sumbangan atau bantuan dari selain orang tua atau anak kandung termasuk objek pajak penghasilan.
  2. badan keagamaan yaitu badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan, kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.
  3. badan pendidikan yaitu badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
  4. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi yaitu badan sosial yang kegiatannya tidak mencari keuntungan dan semata-mata menyelenggarakan:
    • pemeliharaan kesehatan;
    • pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);
    • pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
    • santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
    • pemberian beasiswa;
    • pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
    • kegiatan sosial lainnya,
  5. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha, kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    • memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    • memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pengecualian harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari objek Pajak Penghasilan berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan.

Jadi, sumbangan kena pajak jika antara pemberi dan penerima terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.
Harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima, sesuai dengan nilai buku harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari pihak pemberi.

Biaya Sumbangan Tidak Dapat Dibiayakan

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan tidak  kecuali sumbangan yang deductible (Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m) serta zakat atau sumbangan  keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PP.



sumbangan kena pajak

BIAYA SUMBANGAN DAPAT DIBIAYAKAN

biaya sumbangan dapat dibiayakan

Besarnya sumbangan tidak boleh melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya
  1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
  2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
  3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
    • Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.
  4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga,yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan
  5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.
    • Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana. Yang dimaksud dengan “sarana dan/atau prasarana” antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.
    • Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana (Pasal 5 ayat (2) PMK-76/PMK.03/2011).

sumbangan kena pajak

batasan sumbangan yang dibolehkan

 



Incoming search terms:

apakah sumbangan termasuk pajak ?




Show Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!