Impor yang tidak dipungut PPh Pasal 22




Apa saja kategori barang impor yang tidak dipungut PPh Pasal 22? Ada 6 kategori barang impor yang tidak dipungut PPh Pasal 22 yaitu:

  • Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.
  • Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN
  • Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
  • Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor
  • Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai
  • Impor barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

Go ahead to read this resume…

IMPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Impor yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah : (Pasal 3 PMK-34/PMK.010/2017)



Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.
Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
Untuk memperoleh SKB, WP dapat menyampaikan surat permohonan SKB sesuai PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014
Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN.

Barang tersebut yaitu:

  • Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  • Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia;
  • Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana ;
  • Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
  • Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  • Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
  • Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
  • Barang pindahan.
  • Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
  • Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum.
  • Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
  • Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
  • Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
  • buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
  • Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayanan Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
  • Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pcmberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;
  • Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang dimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemelibaraan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
  • peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk rnendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNl atau pihak yang ditunjuk oleh Kernenterian Pertahanan atau TNI;
  • barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan/atau barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor ini tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN ini dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22.
Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
Pengecualian dari Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor barang ini dilakukan tanpa melalui mekanisme SKB yang dari Direktorat Jenderal Pajak.
Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 Impor diberikan secara langsung pada saat Pemberitahuan Impor Barang diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan DJBC
Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB 
impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor
Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Ketentuan terkait pengajuan permohonan SKB PPh Pasal 22 impor, KLIK DISINI

Impor barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.
Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 impor ini dilakukan secara otomatis tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB). 




Show Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!