10
85

Kenali! Jenis-jenis Barang Kena Pajak Menurut UU PPN




Pengertian Barang Kena Pajak

Barang kena pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Barang Kena Pajak terdiri dari:

  1. Barang yang berwujud.
  2. Barang yang tidak berwujud.
Menurut konsep UU PPN berlaku prinsip: semua barang dan jasa pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya.

Jenis Barang yang Tidak Dikenakan Pajak

A. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009, terdiri dari:



  1. mentah (crude oil);
  2. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
  3. panas bumi;
  4. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat,opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  5. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

B. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak  (Pasal 1 ayat 2 PMK-116/PMK.010/2017)

  1. beras dan gabah: berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai;
  2. jagung;
  3. sagu;
  4. kedelai;
  5. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  6. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  7. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  8. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandungtambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  9. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas,dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  10. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah,termasuk sayuran segar yang dicacah.
  11. ubi-ubian: ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading;
  12. bumbu-bumbuan: segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk;
  13. gula konsumsi: gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna

C. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering

D. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Penyerahan Barang Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

  1. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
  2. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  3. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
  5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  6. penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar Cabang. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP.
  7. Penyerahan BKP secara konsinyasi;
  8. penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Barang Kena Pajak Bersifat Strategis

A. YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN PPN

  1. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang. 
    • Pemberian fasilitas ini menggunakan SKB PPN untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan. (Pasal 3 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
  2. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 81 Tahun 2015.
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  3. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak.
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  4. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  5. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  6. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  7. pakan ikan;
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  8. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  9. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan.
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)

B. YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN PPN



  1. unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    • luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m(tiga puluh enam meter persegi);
    • pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    • merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
    • batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)
  2. listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper.
    • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 Tahun 2015)

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

A. KENDARAAN BERMOTOR (PMK-64/PMK.011/2014)

PPnBM dikenakan atas:

  1. Impor Kendaraan CBU berupa Kendaraan Pengangkutan Orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
  2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam daerah pabean berupa Kendaraan Pengangkutan Orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
  3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan Pengangkutan Orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan kabin ganda (double cabin) hasil pengubahan dari Kendaraan Sasis atau Kendaraan Pengangkutan Barang.
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. (Pasal 2 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
Tarif PPnBM adalah berdasarkan Kelompok BKP yang Tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam PP 41 TAHUN 2013 stdd PP 22 TAHUN 2014

B. SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (PMK-35/PMK.010/2017 stdd PMK-86/PMK.010/2019)

1. TARIF 20%

Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lebih. 

2. TARIF 40%

  • Kelompok halon udara dan halon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
  • Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin

3. TARIF 50%

  • Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan
    udara niaga:

    • Helikopter.
    • Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
  • Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
    • Senjata artileri
    • Revolver dan pistol
    • Senjata api (selain senjata artileri, Revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

4. TARIF 75%

  • Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:
    • Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari
      semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
    • Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

REFERENSI ATURAN

  1. Pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983
    tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM 
  2. PP 1 Tahun 2012 (berlaku sejak 4 Januari 2012) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM
  3. PP 81 Tahun 2015 (mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2015) tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
  4. PP 22 TAHUN 2014 (berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014) tentang perubahan atas PP 41 Tahun 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
  5. PMK-64/PMK.011/2014 (berlaku sejak 17 April 2014) tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan PPnBM
  6. PMK-86/PMK.010/2019 (berlaku sejak 11 Juni 2019) tentang perubahan atas PMK-35/PMK.010/2017 (berlaku sejak 1 Maret 2017) tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah




Show Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!