33
2262

Norma Penghitungan Penghasilan Neto




Bicara tentang norma penghitungan pajak penghasilan, susah susah gampang untuk menjelaskan yang satu ini, karena lebih jelasnya dipraktekkan langsung. Anyway, kita mulai dulu dengan teorinya..

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO ADALAH

Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman yang ditentukan oleh DJP untuk menghitung besarnya penghasilan neto yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Penggunaan norma penghitungan pada dasarnya digunakan bagi Wajib Pajak yang tidak membuat pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencacatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa.

SIAPA YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO?

Yang boleh Menggunakan Norma Penghasilan  adalah WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4,8 Milyar. NPPN digunakan untuk menghitung penghasilan neto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Dengan kata lain cara pengisian spt tahunan khususnya bagi OP yang punya pekerjaan bebas membutuhkan besaran norma ini.



SYARAT PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO?

Pada dasarnya untuk dapat menghitung penghasilan netonya menggunakan norma, WP harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh). Biasanya proses ini dilakukan bersamaan dengan saat pelaporan SPT Tahunan di mana form pemberitahuan digunakan sebagai lampiran dalam SPT Tahunan.

Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto   dengan   menggunakan   Norma   Penghitungan   Penghasilan   Neto,   dianggap   memilih menyelenggarakan pembukuan (Pasal 14 ayat (4) UU PPh).

Dalam hal terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Pasal 3 PER-17/2015)

WP ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)  dari  PPh  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dalam  tahun  pajak  yang bersangkutan. 

Konsekuensinya, agar NPPN ini dapat diterapkan maka setiap Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN wajib menyelenggarakan pencatatan (bukan pembukuan lo yaa) sebagaimana dimaksud dalam UU KUP.

BESARNYA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Besaran norma ditentukan berdasarkan suatu persentase tertentu dan dikelompokkan menurut wilayah tertentu yaitu :



  • 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  • ibukota propinsi lainnya;
  • daerah lainnya

Daftar Persentase Penghasilan Neto tercantum dalam Lampiran I PER-17/PJ/2015

Contoh Penghitungan Norma

Charly bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi di Medan, selama tahun 2017 mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 4 juta. Bagaimana penghitungan PPh Charly dalam SPT Tahunan 1770 Tahun pajak 2017?

Jumlah penghasilan Charly selama setahun adalah Rp 4 juta x 12 sehingga Rp 48 juta. Berdasarkan PER-17/PJ./2015 di sebutkan bahwa besaran norma untuk petugas dinas luar asuransi adalah 50%, maka di dalam SPT Tahunan Charly,  jumlah penghasilan setahun dikalikan 50% yaitu Rp 48 juta x 50% menjadi Rp 24 juta.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penghasilan neto Charly selama tahun 2017.

Untuk menghitung pajaknya, penghasilan neto dikurangi lebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.




Jika hasilnya pengurangan positif, maka hasilnya merupakan Penghasilan Kena Pajak.

Pajak yang harus dibayar merupakan perkalian tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak ini menghasilkan jumlah pajak terutang.

Dasar Hukum Norma Penghitungan Penghasilan Neto

  1. UU Nomor 36 TAHUN 2008  tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (berlaku sejak 1 Januari 2009)
  2. PER-17/PJ/2015 (berlaku mulai tahun pajak 2016) tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. PER ini mencabut KEP-536/PJ./2000 tentang NPPN untuk WP yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan (berlaku sejak tahun pajak 2001)
  3. PER-4/PJ/2009  tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan bagi WP OP (berlaku sejak 1 Januari 2009)

Incoming search terms:

norma perhitungan pphnppn adalahNorma perhitungan Pajak Penghasilanpengertian norma perhitungan pphnorma perhitungan pajaknorma penghitungan pphnorma penghitungan penghasilan netopengertian norma penghitungan pphsebutkan syarat menentukan PKP dengan menggunakan norma perhitungannppn pajakNORMA PENGHITUNGAN DOKTER GIGIperhitungan pajak dokter menggunakan norma




Show Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!
×

 

JOIN US!

Join on twitter atau facebook & feel free untuk bertanya-tanya tentang Pajak

 

Follow us