Pajak Dividen Orang Pribadi, Benarkah dihapus?




Salah satu objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak dividen orang pribadi, maksudnya pajak yang dikenakan atas dividen yang diterima orang pribadi.

Pengertian Dividen

Dividen adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. (Pasal 1 ayat (2) PMK-111/PMK.03/2010)

Kode Billing Pajak Dividen Orang Pribadi

  • KAP: 411128
  • KJS: 419
    Pelaporan dengan SPT Masa PPh Pasal 4 (2)

Tarif Pajak Dividen Orang Pribadi

Sejak 1 Januari 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi objek pajak dalam negeri (WP OP DN), tidak lagi dipotong PPh Pasal 23, tetapi dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Bukti Potong Pajak Dividen Orang Pribadi

  • Cara pembayaran PPh final dividen adalah melalui mekanisme pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. (Pasal 2 ayat (1) PMK-111/PMK.03/2010).
  • Saat pemotongan adalah saat dividen disediakan untuk dibayarkan (pasal 2 ayat (2) PMK-111/PMK.03/2010).
  • Pihak pemotong wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 4 (2) kepada OP yang menerima dividen (bukti potong PPh Final dapat dilihat di lampiran PER-53/PJ./2009).
  • Saat Penyetoran : tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • Saat Pelaporan : paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • Formulir pelaporan SPT masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ada di PER-53/PJ./2009.

 



pajak dividen

 

Perbedaan Dividen PPh 23 dan PPh Final

Peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengatur bahwa atas penghasilan berupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh WP badan dalam negeri kepada:

  1. WP OP dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh jo. PP Nomor 19 TAHUN 2009.
  2. WP badan dalam negeri atau BUT, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 UU PPh.
  3. WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh.
Catat…. sampai saat ini, Pajak dividen belum dihapus ya..kecuali nanti ada dasar hukumnya. 




Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!