Pajak Jual Beli Rumah atau Tanah, PP 34 tahun 2016




Pasal 1 PP 34 tahun 2016 menyebutkan bahwa objek Pajak jual beli rumah atau tanah adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

  • pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  • perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Pengalihan dapat terjadi karena penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Sampai saat ini PP 34 tahun 2016 merupakan aturan pajak jual beli rumah terbaru ya….mulai berlakunya aturan ini adalah tanggal 7 September 2016.

Tarif Pajak Jual Beli Rumah

Pajak yang terutang atas jual beli rumah atau tanah adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, dengan tarif:

  • 2,5% (dua koma lima persen) dari JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN hak atas tanah dan/ atau bangunan atau
  • 1% (satu persen) dari JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau
  • 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

tarif pajak jual beli rumah



Siapa yang harus bayar Pajak Jual Beli Rumah

  1. Pihak penjual yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan sesuai akta jual beli.
  2. pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau
  3. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.
Ditegaskan dalam PP 34 tahun 2016 ini bahwa perubahan PPJB, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) ini ya…  

Saat Terutang Pajak Jual Beli Rumah

Pasal 3 PMK-261/PMK.03/2016

  • Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke Kas Negara, sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  • Saat terutang pajak penjualan rumah dan/atau tanah ini adalah pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  • Besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
  • Pada SSP/kode billing wajib dicantumkan nama, alamat, Nomor Objek Pajak (NOP) dan NPWP dari OP atau badan yang menjual/mengalihkan tanah dan/atau bangunan
Jika penjual tidak punya NPWP, pengisian NPWP adalah sebagai berikut 00.000.000.0-3 digit kode KPP.000 (kode KPP sesuai tempat terutang PPh ini)

Tempat Terutang Pajak Jual Beli Rumah

Pasal 7 PMK-261/PMK.03/2016

  • Bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Pajak Penghasilan final penjualan tanah dan/atau bangunan terutang di lokasi tanah dan/atau bangunan berada.
  • Bagi orang pribadi atau badan non developer, Pajak Penghasilan final penjualan tanah dan/atau bangunan terutang di tempat tinggal orang pribadi yang bersangkutan atau tempat kedudukan badan dimana SPT Tahunan PPh badan WP yang bersangkutan diadministrasikan.

Perhitungan Pajak Jual Beli Rumah/Tanah

Nilai Pajak yang harus di bayar adalah tarif dikalikan dengan nilai pengalihan, bukan nilai NJOP (nilai Jual Objek Pajak) seperti tertera dalam SPPT PBB.

nilai pengalihan pajak jual beli rumah

Tidak Perlu bayar Pajak Jual Beli Rumah/Tanah

Pajak jual beli rumah atau tanah dapat dikecualikan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:



perhitungan pajak jual beli rumah

tarif pajak jual beli rumah

Pengecualian PPh Final penjualan rumah dan/atau tanah ini diberikan setelah WP mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk jenis transaksi:

  • OP dengan penghasilan dibawah PTKP yang melakukan pengalihan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60 juta, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah pecah.
  • OP atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah
  • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan
Atas permohonan SKB dari Wajib Pajak, Kepala KPP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap.

 

Resume Pajak Jual Beli Rumah

resume pajak jual beli rumah

Referensi Aturan Pajak Jual Beli Rumah

  • PP 34 tahun 2016 (berlaku 7 September 2016) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
  • PMK-261/PMK.03/2016 (berlaku 30 Desember 2016) tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya




Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!