PPh Pasal 22 Industri Tertentu (Kehutanan, Pertanian, dll)




Termasuk Pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha industri atau eksportir tertentu yaitu yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk
keperluan industrinya atau ekspornya.
(Pasal 1 ayat (1) huruf i PMK-34/PMK.010/2017)

PEMUNGUT PPh PASAL 22 INDUSTRI TERTENTU

Contoh industri atau eksportir sebagai pemungut PPh Pasal 22 antara lain: 

  • eksportir kayu manis yang melakukan pembelian kayu manis;
  • eksportir pala yang melakukan pembelian pala;
  • industri plywood yang melakukan pembelian kayu;
  • industri pengalengan ikan yang melakukan pembelian ikan;
  • perkebunan kelapa sawit yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi Crude Palm Oil (CPO), yang melakukan pembelian tandan buah segar;
  • perkebunan tembakau yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi rokok, yang melakukan pembelian tembakau;
  • perkebunan kelapa yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi minyak goreng, yang melakukan pembelian kelapa.

MEKANISME PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 INDUSTRI TERTENTU

  • Tarif PPh Pasal 22 Industri tertentu atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur adalah 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 
  • Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
  • Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP
  • Saat Terutang PPh Pasal 22 ini adalah pada saat pembelian.
  • Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 minimal rangkap 2, yaitu:
    • lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
    • lembar kedua sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN  

Penyetoran Pajak Penghasilan ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP/kode billing paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
takwim berikutnya, ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pelaporan wajib dilakukan Pemungut Pajak setiap bulan kepada KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan SPT Masa PPh Pasal 22.



pph pasal 22 industri tertentu

PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 INDUSTRI TERTENTU

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 : (Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK-34/PMK.010/2017)

  1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak untuk:
    • pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
    • pemakaian air dan listrik;
  2. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
    • kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
    • kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
    • trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
  3. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
  4. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir, yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dalam satu masa pajak.

Pengecualian ini dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)

@dokternyapajak






Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!