2
10

PMK 85 tahun 2012: Pemungutan PPN Oleh BUMN




Pemungutan PPN oleh bumn? Tahukah Anda bahwa BUMN adalah salah satu pemungut PPN mulai tanggal 1 Juli 2012, berdasarkan PMK-85/PMK.03/2012.

DITUNJUKNYA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT PPN

Mulai tanggal 1 Juli 2012, BUMN ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Dengan demikian, PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan kepada BUMN  yang memenuhi ketentuan sebagai Pemungut  PPN  wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN.

Kriteria BUMN seperti apa di maksud sebagai pemungut PPN?



Kriteria BUMN Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN

  1. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1 PMK-85/PMK.03/2012)
  2. BUMN yang dimaksud sebagai pemungut PPN ini adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk kerja sama lainnya.
  3. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi  memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut,  badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi Pemungut PPN. Namun demikian, kewajiban menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut  dalam  Masa  Pajak  yang bersangkutan tetap dilakukan sebagaimana mestinya.
  4. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha  menjadi  memenuhi  kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut,  badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi Pemungut PPN dan melakukan kewajiban sebagai Pemungut PPN. 

Terhadap cabang-cabang BUMN yang telah melakukan  pemusatan  tempat PPN terutang, baik berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PPN maupun berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KUP, pemungutan, penyetoran, danpelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN dilakukan oleh  BUMN  yang  ditunjuk  sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

Dalam hal BUMN tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka  pemungutan,  penyetoran,  dan  pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN dilakukan di masing-masing tempat kegiatan usaha yang melakukan transaksi dengan PKP Rekanan.

BUMN sebagai Pemungut PPN yang berstatus PKP, mempunyai kewajiban pelaporan  PPN  dan  PPnBM  dengan  Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT setiap bulan.

Apakah semua PPN dipungut oleh BUMN ketika bertransaksi dengan mereka? Simak pengecualiannya sebagai berikut..

PPN dan/atau PPnBM YANG TIDAK DIPUNGUT OLEH BUMN

PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN dalam hal : (Pasal 5 ayat (1) PMK-85/PMK.03/2012)



  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah  PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
    PPN atau  PPN dan PPnBM yang terutang ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.  (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/pmk.03/2012) (PKP rekanan membuat FP dengan kode transaksi “01“)
  2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan  dari  pengenaan PPN;
    PPN atau PPN dan PPnBM ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan  oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
    PKP rekanan membuat FP dengan rnenggunakan kode transaksi selain “03” pada kode dan nomor seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  3. pernbayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero); PPN atau PPN dan PPnBM yang  terutang  ini  tidak dipungut oleh  BUMN  melainkan  dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
  4. pembayaran atas rekening telepon;
    yang dimaksud dengan rekening telepon adalah tagihan atas penyerahan yang dilakukan  oleh perusahaan telekomunikasi ke konsumen akhir. Tagihan atas penyerahan jasa selain tersebut di atas  yang dilakukan ke sesama perusahaan telekomunikasi antara lain berupa sewa jaringan, sewa satelit,   dan jasa interkoneksi, tidak termasuk dalam pengertian rekening telepon.
    PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran rekening telepon ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
  5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
    PPN atau  PPN dan PPnBM yang terutang ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor,   dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di  bidang  perpajakan.  (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
  6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN danPPnBM,

pemungutan PPN oleh bumn

TARIF PEMUNGUTAN PPN OLEH BUMN

Tarif PPN (Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. Tarif ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah- rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%)

TATA CARA PEMUNGUTAN PPN OLEH BUMN

Rekanan (PKP) wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN  (Pasal 6 ayat (1) PMK-85/PMK.03/2012)

1. Terkait Pembuatan dan Pengisian Faktur Pajak

  1. Faktur Pajak harus dibuat pada saat: (Pasal 6 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012) penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
    penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
    atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
  2. Faktur Pajak dibuat dengan aplikasi efaktur.
  3. Pada Faktur Pajak yang dibuat, BUMN yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap “Disetor Tanggal ” dan menandatanganinya. (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
  4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak. (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
  5. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang  dibuat  oleh  Rekanan  mengacu pada ketentuan yang berlaku (kode faktur pajak  “03”)

2. Terkait Pembuatan dan Pengisian SSP

  1. SSP/kode billing pajak  diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas  Rekanan,  tetapi  penandatanganan  SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama.
  2. Pada SSP, Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900.
  3. 3. BUMN wajib menyetorkan PPN/PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 7 ayat (2)PMK-136/PMK.03/2012)
  4. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak ini tidak mengacu pada tanggal penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan, dengan demikian apabila BUMN terlambat melakukan penyetoran yang disebabkan karena keterlambatan PKP Rekanan menerbitkan Faktur Pajak, maka atas keterlambatan penyetoran tersebut tetap dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
  5. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.(Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)

C. TATA CARA PELAPORAN SPT MASA PPN

  1. Pelaporan dilakukan setiap bulan ke KPP tempat BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pasal 7 ayat (3) PMK-136/PMK.03/2012 dan Lampirannya)
  2. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan setiap bulan dengan menggunakan formulir “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN” (SPT 1107 PUT) yang wajib disampaikan dalam bentukelektronik (e-SPT).. (Pasal 7 ayat (4) PMK-136/PMK.03/2012)
  3. Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungut PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau  PPN  dan  PPnBM, maka Lampiran SPT tidak perlu disampaikan, sedangkan induk SPT tetap harus dilampirkan. (Pasal 6 PER-147/PJ./2006)
    Apabila dalam suatu bulan, BUMN tidak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM sebagai Pemungut PPN, maka BUMN tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT  dan diisi dengan  angka 0 (Nol).

DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PPN OLEH BUMN

  1. Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU  Nomor 42 TAHUN  2009 (berlaku sejak 1 April  2010) tentang perubahan ketiga atas  UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  2. PMK-85/PMK.03/2012 (Berlaku sejak 1 Juli 2012) stdd PMK-136/PMK.03/2012 (Berlaku sejak 16 Agustus 2012) tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM,  Serta  Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.




error: Content is protected !!