Pindah Alamat NPWP, Bagaimana? Cuma 1 Caranya

Kalau suatu Wajib Pajak pindah alamat, bagaimana dengan NPWP-nya?Apakah harus diubah juga, kalau iya bagaimana cara pindah alamat NPWP?mengubah atau ganti alamat NPWP ?

Wajib Pajak badan atau orang pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 3 (tiga) digit terakhir selain 000 (status cabang) yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, harus mendaftarkan diri dan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru serta mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan/atau permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak ke KPP Lama. (Pasal 39 PER-20/PJ/2013)

TATA CARA PERMOHONAN PINDAH ALAMAT NPWP

1.     Permohonan  Pindah Alamat Secara Online (Pasal 33  PER-20/PJ/2013)

1. Permohonan perubahan data dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Perubahan Data WP pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada website DJP
2. Permohonan pemindahan yang telah disampaikan oleh WP melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
3. WP yang telah mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP Lama.
4. Pengiriman dokumen yang disyaratkan ini dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
5. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pemindahan secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

2.    Permohonan  Pindah Alamat NPWP Secara Tertulis (Pasal 34 PER-20/PJ/2013)

1. Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak.
2. Wajib  Pajak  yang  telah  mengisi  dan  menandatangani  Formulir  Pemindahan  Wajib  Pajak  harus melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan dan menyampaikan ke KPP Lama.
3. Penyampaian permohonan secara tertulis dilakukan: secara langsung ke KPP Lama atau melalui KP2KP ; melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
4. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP Lama memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
5. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan WP menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

PROSES YANG DILAKUKAN KPP SETELAH MENERIMA PERMOHONAN DARI WP

A.    PROSES KPP LAMA (Pasal 35 PER-20/PJ/2013)

• Berdasarkan permohonan pindah, KPP Lama memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. 
• Keputusan diberikan setelah dilakukan Verifikasi dalam rangka pemindahan Wajib Pajak.
  
• Keputusan dapat berupa:  menerima permohonan WP dengan menerbitkan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau SuratPencabutan Pengukuhan PKP dan menyampaikan kepada WP; atau  menolak permohonan WP dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan menyampaikan kepada WP.
• Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah ini diterbitkan oleh KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Baru dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) huruf a dan huruf b PER-20/PJ/2013 tidak terpenuhi.
  
• Terhadap WP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah karena sedang dilakukan  Verifikasi  dalam  rangka  penerbitan  SKP,  pemeriksaan,  pemeriksaan  bukti permulaan, atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) huruf b PER-20/PJ /2013, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan WP tetap dilakukan di KPP Lama sampai dengan WP dipindah ke KPP Baru. 

B.     PROSES DI KPP BARU (Pasal 36 PER-20/PJ/2013)

• Berdasarkan tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dari KPP Lama, KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan PKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP diterima.
  
• KPP Baru mengirimkan tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan PKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan ke KPP Lama.
  
• Tanggal pengukuhan PKP di KPP Baru adalah sesuai dengan tanggal pengukuhan PKP di KPP Lama.
  

C.     PROSES SELANJUTNYA KPP LAMA

• Dalam hal KPP Lama telah menerima tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan PKP, KPP Lama mengirim berkas Wajib Pajak yang bersangkutan, dilampiri dengan uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada KPP Baru, antara lain: (Pasal 37 PER-20/PJ/2013)
• jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
• tindakan penagihan yang telah dilakukan atas tunggakan pajak; atau
• permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak yang belum diselesaikan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan PKP dari KPP Baru.

DJP DAPAT MEMINDAHKAN TEMPAT PENDAFTARAN WP

Direktur Jenderal Pajak dapat memindahkan tempat pendaftaran WP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP menurut keadaan yang sebenarnya dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa KPP tempat WP terdaftar tidak sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. (Pasal 38 PER-20/PJ/2013)

REFERENSI ATURAN PINDAH ALAMAT NPWP 

1. Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2007  tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (berlaku sejak 1 Januari 2008)
2. PP 74 Tahun 2011  tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (berlaku sejak 1 Januari 2012)
3. PMK-73/PMK.03/2012  (berlaku sejak 15 Mei 2012) tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata  Cara  Pendaftaran,  Pemberian,  Dan  Penghapusan  NPWP,  Serta  Pengukuhan  Dan  Pencabutan  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. PER-20/PJ/2013  tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP (berlaku sejak 30 Mei 2013)

Incoming search terms:

pindah alamat npwpganti alamat npwpcara pindah alamat npwpnpwp pindah alamatperubahan alamat npwpcara mutasi npwpmutasi npwppindah npwpcara merubah alamat npwpcara pindah npwppindah domisili npwpcara ganti alamat npwpnpwp pindah domisilisyarat pindah alamat npwpcara mengganti alamat npwpmerubah alamat npwpsyarat pindah npwpcara pindah domisili npwpcara merubah data npwpcara perubahan data npwpcara pindah alamat npwp pribadirubah alamat npwpcara mengurus npwp pindah alamatpindah alamat npwp pribadiganti alamat npwp onlineprosedur pindah alamat npwpcara mutasi alamat npwpsyarat ganti alamat npwpsyarat pindah kppsyarat mutasi npwpsyarat pindah domisili npwpubah alamat npwpcara mengubah alamat npwpganti npwpcara merubah alamat npwp pribadicara mengurus pindah alamat npwppindah kppnpwp ganti alamattata cara pindah alamat npwpprosedur pindah alamat npwp pribadisyarat wp pindah kppcara urus npwp pindah alamatcara ubah alamat npwpsyarat perubahan alamat npwpmutasi alamat npwpsyarat pindah alamat npwp pribadipindah alamat npwp onlinepersyaratan mutasi npwpcara merubah alamat npwp secara onlinecara merubah alamat npwp tanpa harus ke kantor pajakmutasi domisili pajakMembuat npwp karena pindah ktpcara pindah alamat npwp onlinecara pemindahan data npwp dr jakarta ke bogorcara memindahkan alamat npwppindah kantor pajak onlinecara pindah npwp antar kecamatan