PMK 23 Tahun 2020, Insentif PPh 21 DTP Dampak Corona




Salah satu wujud kebijakan fiskal terkait virus Corona/Covid 19 adalah Insentif PPh 21 2020 ditanggung pemerintah selama 6 bulan. Pemerintah telah menerbitkan dasar hukumnya yaitu PMK Nomor 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tanggal 21 Maret 2020 (berlaku mulai tanggal 1 April 2020).

Resume PMK 23 tahun 2020 – PPh 21 DTP

Resume PMK 23 Tahun 2020 untuk Insentif PPh 21 tahun 2020 Ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Diberikan fasilitas PPh Pasal 21 DTP (Masa April-September 2020) atas penghasilan PEGAWAI dengan kriteria:
    • Menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan KLU tertentu (Lampiran A PMK 23 tahun 2020). KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018. Mostly KLU Industri, dan Jasa Reparasi juga Rumah Potong Hewan; dan/atau
    • Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Melampirkan ketetapannya).
    • Memiliki NPWP
    • Penghasilan bruto (tetap dan teratur) disetahunkan tidak lebih dari Rp 200juta (penghasilan tetap teratur bruto kira-kira Rp 16,7 juta per bulan)
  2. PPh ditanggung pemerintah wajib diberikan tunai ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai (bukan objek pajak bagi karyawan).
  3. Untuk mendapatkan manfaat insentif ini, pemberi kerja yang MEMENUHI KRITERIA wajib menyampaikan PEMBERITAHUAN dengan format Lampiran C PMK 23 tahun 2020.
  4. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP (lampiran D PMK 23 tahun 2020)
  5. Pemberi kerja wajib menyampaikan LAPORAN REALISASI PPh Pasal 21 DTP (format Lampiran E PMK 23 tahun 2020).
  6. Atas PPh Pasal 21 DTP yang dilaporkan, wajib dibuatkan SSP atau Cetakan Kode Billing dibubuhi cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020” oleh pemberi kerja.
  7. Laporan Realisasi dilampiri dengan SSP/ Cetakan billing, dilaporkan paling lambat:
    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

Download PMk 23 Tahun 2020 pdf di sini: PMK 23 tahun 2020 pdf

pmk 23 tahun 2020

Pegawai Penerima Insentif



 

insentif PPh 21 2020

Pemberi Insentif PPh 21 DTP

 

insentif pph 21 corona

Kewajiban WP untuk mendapat insentif PPh 21 tahun 2020

 



pmk 23 tahun 2020

Kewajiban Laporan Realisasi Insentif PPh 21 DTP tahun 2020

 

Cara Pemberitahuan ke KPP untuk dapat insentif PPh 21 2020

  1. pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, mengajukan pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP melalui DJPOnline.pajak.go.id.
  2. Sistem akan melakukan pengecekan, jika memenuhi syarat, sistem aplikasi DJP Online akan menyampaikan notifikasi bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan.
  3. Jika berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pemberi kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 2020, sistem aplikasi akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa pemberi kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Jadi, pemberitahuannya online ya, tidak bisa melalui surat tertulis!

Cara Input NTPN Insentif PPh 21 2020

  1. pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP wajib membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DlTANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020”;
  2. dalam hal pemberi kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian SPT, maka proses pembuatan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing untuk insentif PPh 21 DTP diganti dengan perekaman kode NTPN (9999999999999999) secara elektronik pada aplikasi e-SPT.

Cara Menghitung PPh Pasal 21 DTP

Cek link berikut: Cara menghitung PPh Pasal 21 DTP

 

Selain, PPh 21 ditanggung pemerintah, PMK 23 tahun 2020 juga memberikan insentif yang lain yaitu:




  • Pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan
  • Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan
  • Restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk Eksportir & Non Eksportir

PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan

Resume Insentif PPh Pasal 22 Impor dibebaskan sesuai PMK 23 tahun 2020

  1. Pemberian fasilitas PPh 22 Impor dibebaskan melalui Surat Keterangan Bebas/SKB PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak:
    • Memiliki KLU tercantum di Lampiran F PMK 23 tahun 2020 (telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018); dan/atau
    • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE).
  2. Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor sesuai dengan format Lampiran G PMK 23 tahun 2020.
  3. KPP dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan SKB atau Surat Penolakan. SKB berlaku sejak diterbitkan, sampai 30 September 2020.
  4. Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 22 Impor dibebaskan setiap 3 bulan dengan format lampiran J PMK 23 tahun 2020.
  5. Laporan Realisasi PPh Pasal 22 Impor dibebaskan, dilaporkan paling lambat:
    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

Penjelasan lengkapnya, Klik disini!

Syarat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

  1. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari seharusnya, untuk masa April-September 2020 diperuntukan bagi wajib pajak yang:
    ✅ Memiliki KLU tercantum di Lampiran F PMK 23 Tahun 2020 (telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018); dan/atau
    ✅ Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE)
  2. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, WP HARUS menyampaikan pemberitahuan tertulis (format Lampiran C PMK 23 Tahun 2020.
  3. Contoh perhitungan pengurangan untuk tiap-tiap kategori WP, ada di Lampiran K PMK 23 Tahun 2020.
  4. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai Lampiran D PMK 23 Tahun 2020.
  5. Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan PPh Pasal 25, wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sesuai Lampiran L PMK 23 Tahun 2020.
  6. Laporan disampaikan paling lambat:
    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

Penjelasan lengkapnya, Klik disini!

Restitusi PPN Dipercepat

Jumlah restitusi PPN dipercepat maksimal adalah 5 milyar selama 6 bulan baik untuk eksportir maupun non eksportir. Resume Insentif PPN PMK 23/PMK.03/2020 📝

1️⃣ Fasilitas pengembalian pendahuluan atas SPT PPN LB dengan jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp 5miliar sebagai PKP beresiko rendah (Pasal 9 ayat 4c UU PPN) kepada WP yang:
✅ Memiliki KLU tercantum di Lampiran F PMK 23 tahun 2020; dan/atau
✅ Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. (melampirkan ketetapan yang masih berlaku sebagai Perusahaan KITE)

2️⃣ Kriteria SPT PPN LB yang mendapat fasilitas meliputi SPT Masa PPN (termasuk pembetulannya) untuk masa pajak april-september 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020.

3️⃣ PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah.

Penjelasan lengkapnya, Klik disini!

 

Incoming search terms:

pmk 23 tahun 2020pmk 23 2020lampiran pmk 23 tahun 2020pmk no 23 tahun 2020pmk no 23 tahun 2020 pdf tentang insentif pajakKLU yang mendapatkan insentifpph 21 insentif pns wabah corona adalahpph 21 dtp sesuai pmk 23 2020pmk-23 tahun 2020pmk no 20 tahun 2020pmk 23 kluperusahaan yang berhak mendapat insentif pph 21pph 21sesuai pmk 23 tahun 2020




Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!
×

 

JOIN US!

Join on twitter atau facebook & feel free untuk bertanya-tanya tentang Pajak

 

Follow us