PMK 23 Tahun 2020, Insentif PPh 21 DTP Dampak Corona




Salah satu wujud kebijakan fiskal terkait virus Corona/Covid 19 adalah Insentif PPh 21 2020 ditanggung pemerintah selama 6 bulan. Pemerintah telah menerbitkan dasar hukumnya yaitu PMK Nomor 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tanggal 21 Maret 2020 (berlaku mulai tanggal 1 April 2020).

UPDATE, PMK 23 tahun 2020 telah dicabut dan diganti dengan PMK 44 tahun 2020. Intinya sama, perbedaannya hanya di penerima fasilitas yang diperluas.

dokterpajak.com

Resume PMK 23 tahun 2020 – PPh 21 DTP

Resume PMK 23 Tahun 2020 untuk Insentif PPh 21 tahun 2020 Ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Diberikan fasilitas PPh Pasal 21 DTP (Masa April-September 2020) atas penghasilan PEGAWAI dengan kriteria:
    • Menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan KLU tertentu (Lampiran A PMK 23 tahun 2020, update sesuai dengan Lampiran A PMK 44 tahun 2020). KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018 ,  dan/atau
    • Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan ketetapannya)
    • Menerima penghasilan dari perusahaan yang  mempunyai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (update PMK 44 tahun 2020)
    • Memiliki NPWP
    • Penghasilan bruto (tetap dan teratur) disetahunkan tidak lebih dari Rp 200juta (penghasilan tetap teratur bruto kira-kira Rp 16,7 juta per bulan)
  2. PPh ditanggung pemerintah wajib diberikan tunai ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai (bukan objek pajak bagi karyawan).
  3. Untuk mendapatkan manfaat insentif ini, pemberi kerja yang MEMENUHI KRITERIA wajib menyampaikan PEMBERITAHUAN secara online (format Lampiran C PMK 23 tahun 2020).
  4. Pemberi kerja wajib menyampaikan LAPORAN REALISASI PPh Pasal 21 DTP (format Lampiran E PMK 23 tahun 2020).
  5. Atas PPh Pasal 21 DTP yang dilaporkan, wajib dibuatkan SSP atau Cetakan Kode Billing dibubuhi cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020” oleh pemberi kerja.
  6. Laporan Realisasi dilampiri dengan SSP/ Cetakan billing, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. (update PMK 44 tahun 2020)

Download PMk 23 Tahun 2020 pdf di sini: PMK 23 tahun 2020 pdf



Download PMk 44 Tahun 2020 pdf di sini: PMK No. 44 Th 2020 pdf

 

Penerima Insentif PPh 21 DTP

 

Pegawai Penerima Insentif (PMK 44)

 



pmk 23 tahun 2020

Pegawai Penerima Insentif (PMK 23)

 

Tata Cara Pemanfaatan Insentif PPh 21 DTP

Tata cara mendapat insentif PPh 21 DTP 2020

 

Kewajiban Laporan bagi Pemberi Kerja

Kewajiban Laporan Realisasi Insentif PPh 21 DTP tahun 2020 menjadi tiap bulan (PMK 44)

 

pmk 23 tahun 2020

Kewajiban Laporan Realisasi Insentif PPh 21 DTP tahun 2020

 

Kewajiban laporan realisasi PPh 21 2020 DTP menjadi tiap bulan!

Cara Pemberitahuan ke KPP untuk dapat insentif PPh 21 2020

  1. Pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, mengajukan pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP melalui DJPOnline.pajak.go.id.
  2. Sistem akan melakukan pengecekan, jika memenuhi syarat, sistem aplikasi DJP Online akan menyampaikan notifikasi bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan.
  3. Jika berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pemberi kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 2020, sistem aplikasi akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa pemberi kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Jadi, pemberitahuannya online ya, tidak bisa melalui surat tertulis, paling lambat 20 Mei 2020!

cara pemberitahuan pmk 23 tahun 2020

SE-29/PJ/2020

Cara Input NTPN Insentif PPh 21 2020

  1. pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP wajib membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DlTANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020”;
  2. dalam hal pemberi kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian SPT, maka proses pembuatan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing untuk insentif PPh 21 DTP diganti dengan perekaman kode NTPN (9999999999999999) secara elektronik pada aplikasi e-SPT.

Aplikasi DJP Online Pemberitahuan Insentif terkait Corona

Untuk Wajib Pajak

  1. Wajib Pajak yang mengajukan Fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah & penurunan angsuran PPh 25, jika diterima, sesuai PMK 23 maka tidak ada produk dokumen yang keluar, sehingga tidak ada cetakan, hanya warning bahwa pemberitahuan sudah berhasil disimpan, atau pemberitahuan sudah pernah disampaikan. Jika ditolak maka muncul tombol cetak penolakan di DJPOnline.
  2. Untuk fasilitas PPh 22, jika diterima, maka muncul cetak SKB. Jika permohonan ditolak, muncul tombol cetak penolakan. Jika pemberitahuan/ permohonan ditolak, WP berhak mengajukan kembali.

Untuk di KPP

  1. untuk fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah dan penurunan angsuran PPh 25, jika diterima, tidak ada BPS, hanya akan muncul di tabel klasifikasi Fasilitas PMK 23, tidak ada di register harian surat (karena tidak ada surat keluar). Jika ditolak, hanya tersimpan di register harian surat, ada surat keluar penolakan.
  2. Untuk fasilitas PPh pasal 22, jika diterima maupun ditolak, akan terbentuk BPS dan tersimpan di register harian karena ada produk hukum yang akan dikeluarkan yaitu SKB atau Surat Penolakan.

Cara Menghitung PPh Pasal 21 DTP

Cek link berikut: Cara menghitung PPh Pasal 21 DTP

 

Selain, PPh 21 ditanggung pemerintah, PMK 23 tahun 2020 (update PMK 44 tahun 2020) juga memberikan insentif yang lain yaitu:

  • Pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan
  • Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan
  • Restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk Eksportir & Non Eksportir
  • PPh Final UMKM bebas selama 6 bulan

PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan

Resume Insentif PPh Pasal 22 Impor dibebaskan sesuai PMK 23 tahun 2020

  1. Pemberian fasilitas PPh 22 Impor dibebaskan melalui Surat Keterangan Bebas/SKB PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak:
    • Memiliki KLU tercantum di Lampiran F PMK 23 tahun 2020 (update sesuai dengan Lampiran I PMK 44 tahun 2020). KLU telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018); dan/atau
    • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE).
    • Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. (update PMK 44 tahun 2020)
  2. Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor sesuai dengan format Lampiran G PMK 23 tahun 2020, formulir tersedia dan diajukan secara online.
  3. KPP dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan SKB atau Surat Penolakan. SKB berlaku sejak diterbitkan, sampai 30 September 2020.
  4. Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 22 Impor dibebaskan setiap 3 bulan dengan format lampiran J PMK 23 tahun 2020.
  5. Laporan Realisasi PPh Pasal 22 Impor dibebaskan, dilaporkan paling lambat:
    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

Penjelasan lengkapnya, Klik disini!

Syarat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

  1. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari seharusnya, untuk masa April-September 2020 diperuntukan bagi wajib pajak yang:
    • Memiliki KLU tercantum di Lampiran F PMK 23 Tahun 2020 (update sesuai dengan Lampiran N PMK 44 tahun 2020). KLU telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018; dan/atau
    • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE)
    • telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (update PMK 44 tahun 2020)
  2. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, WP HARUS menyampaikan pemberitahuan tertulis, formulir tersedia dan diajukan secara online.
  3. Contoh perhitungan pengurangan untuk tiap-tiap kategori WP, ada di Lampiran K PMK 23 Tahun 2020.
  4. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai Lampiran D PMK 23 Tahun 2020.
  5. Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan PPh Pasal 25, wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sesuai Lampiran L PMK 23 Tahun 2020.
  6. Laporan disampaikan paling lambat:
    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

Penjelasan lengkapnya, Klik disini!

Restitusi PPN Dipercepat

Jumlah restitusi PPN dipercepat maksimal adalah 5 milyar selama 6 bulan baik untuk eksportir maupun non eksportir. Resume Insentif PPN PMK 23/PMK.03/2020 📝

1️⃣ Fasilitas pengembalian pendahuluan atas SPT PPN LB dengan jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp 5 miliar sebagai PKP beresiko rendah (Pasal 9 ayat 4c UU PPN) kepada WP yang:
✅ Memiliki KLU tercantum di Lampiran F PMK 23 tahun 2020 (update sesuai dengan Lampiran N PMK 44 tahun 2020); dan/atau
✅ Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. (melampirkan ketetapan yang masih berlaku sebagai Perusahaan KITE)

✅ Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (update PMK 44 tahun 2020)

2️⃣ Kriteria SPT PPN LB yang mendapat fasilitas meliputi SPT Masa PPN (termasuk pembetulannya) untuk masa pajak april-september 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020.

3️⃣ PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah.

Penjelasan lengkapnya, Klik disini!

 

Incoming search terms:

pmk 23 tahun 2020pmk 23/2020insentif pph 21pmk 23pmk 23 2020pmk no 23 tahun 2020pmk 28 tahun 2020pmk23insentif pph pasal 21pmk no 44 tahun 2020 in englishno 23/pmk 03/2020pmk 23/2020 downloadpmk no 23 tahun 2020 pdf tentang insentif pajakpmk-23/pmk 03/2020contoh formulir penguranagn pph 25 lampiran l pmk 23 2020pmk no 44 2020pmk nomor 23 tahun 2020pph21 dtpkepmenkeu no 23 / pmk 2020pmk pasal 21 ditanggung pemerintahresume tentang pmk pasal 23 thn 2020pmk 44 thn 2020PMK NO 23 2020 TENTANG INSENTIF WAJIB PAJAK23/pmk 03/2020yang mendapat subsidi pmk 23cara pelaporan realisasi pemanfaatan intensifpmk no 23/2020download pmk no 28 tahun 2020formulir insentif PPh21formulir realisasi pph 21klu pmk 23lampiran pmk 23 tahun 2020laporan realisasi pph 21laporan realisasi pph final DTPpph 21 ditanggung pemerintahlaporan realisasi pph21 ditanggung pemerintahsurat insentif pph 21pdf pmk pph21perhitungan pph 21 pmk 23billing pph ditanggung pemerintahcara lapor dtp pph 21cara membuat kode billing pph 21 di tanggung pemerintahcara membuat surat pemberitahuan insentif pph 21cara mengajukan pph ditanggung pemerintahcara menyampaikan laporan insentif pph 21cara pelaporan insentif realisasi PPNcara pelaporan realisasi insentif PPh21 DTP surat setorancara pembayaran insentif pph 21cara tulis kode billing untuk DTPcara untuk menerima surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak no 23 th 2018contoh excel untuk laporan realisasi pph 21 dtp pp 44contoh perhitungan insentif pph21contoh perhitungan pph 21 dtpdampak dari mengi plementasikan pmk 23 tahun 2020download peraturan pph pasal pmk 23 tahun 2020download pmk 28 tahun 2020 pdffasilitas pph 21 pemerintahformat perhitungan pph 25 tahun 2020formulir laporan realisasi pph 21 ditanggung pemerintahformulir surat pemberitahuan pemanfaatan insentif pph 21 dtpinsentif dtp insentif karyawan join perkapaninsentif pmk 23 tahun 2020insentif pph 21 pemerintahinsentif pph 21 tahun 2020insentif pph21insentif ppnintensif pph 21 pmk 23isi pmk 23 tahun 2020itungan pmk 23 tahun 2020kenapa permohonan pph 21 subsidi ditolakkepmenkeu no 23 tahun 2020kesimpulan dari pasal 23 tentang coronaklu pmk 2020KLU pph 21 yang ditanggung pemerintah april sampai septemberklu sesuai pmk 23KLU yang mendapatkan insentifkriteria pph dtplampiran a pmklampiran c pmk no 44 tahun 2020lapor pmk 2020laporan realisasi DTP Pasal 21no 23/pmk 03/2020或pmk-23notifikasi incenstive pph 21NTPN PPH 21 DITANGGUNG PEMERINTAHntpn untuk mendapatkan insentifpajak pph 21 karyawan ditanggung PMK 23pdf formulir laporan realisasi pph pasal 21 ditanggung pemerintah (dtp)pembetulan laporan realisassi dtp pph pasal 21peraturan no 23 tentang coronaperaturan pmk no 23 th 2020peraturan pph21 dibebeaskanperhitungan pph 21 dtp insentif pph 21 pmk 23permenkeu 23 tahun 2020pmk 20pmk 20 2020pmk 23 coronaPMK 23 covidpmk 23 ppnpmk 23 th 2020pmk 3 tahun 2020




Leave a Reply

error: Content is protected !!