4
116

PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan, Bayar Sendirikah?




Punya rumah atau apartemen disewakan? Pajak sewa rumah samakah dengan pajak sewa apartemen? Yaap., keduanya sama-sama terutang PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan/PPh Pasal 4 ayat (2).

Pasal 2 ayat (1) PP 34 tahun 2017 menyebutkan bahwa atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Yang tidak terutang PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan ini

Pasal 2 ayat (3) PP 34 tahun 2017 menguraikan pengecualian yang dikenakan PPh Final sewa tanah atau bangunan ini yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, menurut penjelasannya adalah:

  • penghasilan sewa kamar.
  • penghasilan sewa asrama.
  • penghasilan rumah kos.

Objek PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan

Objek PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi: Pasal 2 ayat (2) PP 34 tahun 2017



  • penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;
  • penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
  • penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau
  • penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah.

Tarif Objek PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan

  • 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan.
  • Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

PPh Final Sewa tanah atau bangunanpajak sewa rumah

 

Pemotong Objek PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan

  • Mekanisme pengenaan PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan adalah melalui pemotongan oleh Penyewa.
  • Pemotong pajak penghasilan ini meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP.
Dalam hal Penyewa bukan sebagai pemotong pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

 

Kewajiban Pemotong Pajak Sewa Rumah atau Apartemen

  • Pemotong wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi.
  • Menyetor PPh paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
    • Kode Akun Pajak  : 411128
    • KJS : 403
  • Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke KPP paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

KALAU TIDAK ADA PPH PASAL 4 (2) YANG TERUTANG DALAM SUATU BULAN PAJAK MAKA TIDAK PERLU MELAKUKAN PELAPORAN (KALAU NIHIL TIDAK PERLU LAPOR PPH PASAL 4 AYAT (2) NIHIL)

@dokternyapajak

Referensi Aturan PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan

  • PP No 34 Tahun 2017 (berlaku sejak 1 Januari 2018) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

pajak sewa apartemen



PPh Final Sewa Tanah atau Bangunan Sebelum 1 Januari 2018

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Sewa Tanah atau Bangunan

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri,dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (Pasal 2 KEP-227/PJ./2002).

Pengertian bagian dari gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk areal baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut.

Dasar hukum PPh Final Sewa (aturan lama)

  • PP 5 tahun 2002 (berlaku sejak 1 Mei 2002) tentang perubahan atas PP 29 Tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan




Leave a Reply

error: Content is protected !!