PPh Final UMKM 0,5% (PP 23 tahun 2018)




Murah sekali? tarif PPh final UMKM jadi hanya 0,5%. Tarif itu berlaku setelah disahkannya PP 23 tahun 2018 oleh pemerintah. PP ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 dan mencabut aturan lamanya, PP 46 tahun 2013.

Subjek Pajak PP 23 tahun 2018 adalah

  • Wajib Pajak orang pribadi; dan
  • Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Subjek Pajak PP 23 tahun 2018 adalah:



  • Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  • Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  • Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
    • Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
    • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
  • Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Objek Pajak PP 23 tahun 2018

Objek PPh final PP 23 tahun 2018 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk objek pajak PP 23 adalah:

  • penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  • penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  • penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  • penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:



  • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  • olahragawan;
  • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  • agen iklan;
  • pengawas atau pengelola proyek;
  • perantara;
  • petugas penjaja barang dagangan;
  • agen asuransi;
  • distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Cara Pembayaran PPh Final UMKM

Tarif Pajak Penghasilan PP 23 tahun 2018 ini sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final.

Pajak Penghasilan terutang dilunasi dengan cara:

  • disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  • dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Contoh pelunasan pajak dengan cara disetor sendiri adalah pelaku usaha UMKM (toko online, toko, pemilik warung, restoran dsb). Cara pembayaran dengan kode billing (berikut panduan pembayarannya, KLIK) dengan kode pembayaran 411128-420. Pembayaran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Jika dalam satu bulan, WP tidak mempunyai omset usaha, PPh Final UMKM ini tidak perlu dibayar! 

Cara pelunasan dipotong atau dipungut terjadi saat WP melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut (misalnya: CV, PT, Instansi pemerintah). Kode billing di buat oleh pemotong dengan dengan kode pembayaran 411128-423 tetapi menggunakan NPWP WP UMKM yang dipotong. Pembayaran dilakukan setiap bulan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

 

PP 23 tahun 2018

contoh pemotongan PP 23 tahun 2018

 

Jangka Waktu PPh Final UMKM

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan Final UMKM yaitu paling lama:

  • 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  • 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
  • 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
Setelah jangka waktu ini terlewati, Wajib Pajak tidak boleh menggunakan lagi ketentuan PP 23 tahun 2018. Pembayaran pajaknya kembali kepada ketentuan umum Pajak Penghasilan.

Jangka waktu terhitung sejak:

  • Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Juli 2018, atau
  • Tahun Pajak 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018.

Surat Keterangan PP 23 tahun 2018

Gunanya Surat Keterangan adalah agar Wajib Pajak dipotong PPh Finl 0,5% saat bertransaksi dengan pemotong atau pemungut.

Jika tidak menunjukkan Surat Keterangan WP UMKM ini, pemotong atau pemungut akan memotong PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23 tergantung objek pajaknya.

Permohonan Surat Keterangan diajukan ke:

  1. KPP tempat WP Pusat terdaftar
  2. KP2KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar;
  3. Saluran tertentu yang ditetapkan DJP (single login pajak.go.id)

Persyaratan:

  1. permohonan ditandatangani oleh WP
  2. telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, kecuali WP baru atau WP yang tidak wajib SPT Tahunan.
  3. memenuhi kriteria subjek PP 23

Surat Keterangan atau penolakan permohonan diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima.

Surat keterangan berlaku sampai dengan jangka waktu sesuai diatur dalam PP 23, kecuali:

  1. WP memilih dikenai ketentuan umum PPh sebelum jangka waktu berakhir
  2. tidak lagi memenuhi kriteria subjek PP 23 (misal omset tahun kedua CV melebihi 4,8 milyar, maka tahun ketiga tidak boleh lagi menggunakan ketentuan PP 23 ini).

surat keterangan PP 23 tahun 2018

 

Surat Pemberitahuan tidak Memilih PP 23

WP yang tidak memilih PPh final UMKM ini dapat menyampaikan Surat pemberitahuan ke:

  • KPP tempat WP Pusat terdaftar, KP2KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar,
  • Saluran tertentu yang ditetapkan DJP

Setelah menyampaikan surat ini, kewajiban perpajakan WP tidak lagi PPh Final,melainkan ketentuan PPh Umum (PPh Pasal 25) dan berlaku untuk Tahun Pajak berikutnya. Ketentuan rincinya sebagai berikut:

  • WP yang masa Januari 2018 sd ¬†Juni 2018 dikenai PPh Umum, dapat dikenai PPh umum sd akhir Tahun Pajak 2018 dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat tgl 31 Desember 2018.
  • WP terdaftar tgl 1 Juli 2018 – 31 Des 2018, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar (tahun pajak 2018) dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tgl 31 Desember 2018.
  • WP terdaftar sejak 1 Januari 2019 dan seterusnya, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan saat pendaftaran NPWP.

Surat keterangan PP 23 tahun 2018

Surat pemberitahuan PP 23 tahun 2018

Incoming search terms:

411128-423




Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!