PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri, Final atau Tidak?




Atas penghasilan dari usaha pelayaran dalam negeri dikenakan pajak yang sifatnya khusus yaitu PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri adalah pajak yang terutang atas penghasilan dari usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. (angka 2 SE-29/PJ.4/1996)

Karena ada klausul dalam negeri maka yang terutang hanya penghasilan pelayaran yang diterima oleh orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia (SPDN) yang melakukan usaha pelayaran. Dasar hukumnya adalah KMK-416/KMK.04/1996 (berlaku sejak tahun pajak 1996) tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi WP Perusahaan Pelayaran DN.

Untuk usaha pelayaran luar negeri, tarifnya berbeda.

OBJEK PPh PASAL 15 PELAYARAN DALAM NEGERI (SE-29/PJ.4/1996)

WP perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari:



  • Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia,
  • Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia,
  • Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia,
  • pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia

TARIF PPh PASAL 15 JASA PELAYARAN DALAM NEGERI 

PPh terutang =  1,2% x Peredaran Bruto dan bersifat FINAL (Pasal 2 KMK-416/KMK.04/1996)

peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. (Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996)

SAAT TERUTANG & SAAT PEMOTONGAN PPh FINAL JASA PELAYARAN

Atas penghasilan yang diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, PPh pasal 15 terutang dan wajib dipotong pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Dalam hal penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, PPh pasal 15 terutang pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan

TATA CARA PENYETORAN & PELAPORAN 

Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak : pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib Melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang, memberikan bukti potong, menyetorkan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya



Dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib Menyetor sendiri PPh yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam hal Pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib Menyetor sendiri PPh yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

MEKANISME PPh PASAL 24 PERUSAHAAN PELAYARAN

Pajak yang telah dibayar di Luar Negeri dapat dikreditkan maksimal 1,2% dr penghasilan yang diterima atau diperolehnya di Luar Negeri per masing-masing negara (angka 7 SE-29/PJ.4/1996)

PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 15 PELAYARAN DALAM NEGERI

PT. PIL mencarter kapal PT SERATUS ,sebuah perusahaan pelayaran nasional untuk mengangkut barang. Ongkos charter sebesar Rp. 100.000.000,-Bagaimana pemotongan pajaknya?

PT PIL memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,2% x 100.000.000,- = 1.200.000,- pada saat membayar ongkos charter

Cara Penyetoran dan Pelaporan:

  • PT PIL membuat bukti potong PPh Pasal 15 rangkap 3.
  • Penyetoran Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Berikutnya.
  • Pelaporan Paling Lambat Tanggal 20 Bulan Berikutnya.

Apabila PT PIL tidak memotong pajak maka PT SERATUS wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 Paling Lambat Tanggal 15 Bulan Berikutnya dan Pelaporan Paling Lambat Tanggal 20 Bulan Berikutnya.

dokterpajak




Show Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!