2
9

Resume PMK 21 tahun 2021, PPN Rumah DTP




PMK 21 tahun 2021 (lebih lengkapnya PMK-21/PMK.010/2021) ini mulai berlaku sejak 01 Maret 2021. Apa saja isi PMK 21 tahun 2021? PPN atas pembelian rumah bebas coy (sebenarnya bukan bebas sih, di tanggung pemerintah tepatnya). Tapi ya tetep aja harganya akan jauh lebih murah karena pembeli tidak menangung Pajak Pertambahan Nilai jadinya.

Rumah seperti apa yang PPN-nya ditanggung Pemerintah?

PPN yang terutang ditanggung Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2021 atas penyerahan:

  • Rumah tapak; dan
  • Unit hunian rumah susun.

Penyerahan terjadi pada saat:

  • ​ditandatanganinya akta jual beli; atau
  • diterbitkannya surat keterangan lunas dari penjual,

serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST).



Kriteria Rumah Tapak/Rumah Susun di PMK 121 tahun 2021

  1. Memiliki harga jual maksimal Rp 5 miliar;
  2. Diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif;
  3. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni;
  4. Diberikan maksimal 1 unit rumah tapak/unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun;
  5. Apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan untuk transaksi yang pembayarannya paling lama bulan Januari 2021, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN Ditanggung Pemerintah.

PMK 21 tahun 2021

PPN Ditanggung Pemerintah (Pasal 6 PMK-21/PMK.010/2021)

  • 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  • 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang Harus dilakukan Developer PMK 21 tahun 2021

  1. Membuat Faktur Pajak
  2. Membuat Laporan Realisasi PPN DTP

Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas PPN Rumah DTP 2021

​PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas penyerahannya:
dilakukan setelah berakhirnya periode PPN ditanggung Pemerintah;

  • dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini;
  • dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan;
  • tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana ketentuan; dan/atau
  • tidak melaporkan laporan realisasi.




Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply